Presiden Prabowo Subianto menyiapkan program pendidikan kewirausahaan serta akses pembiayaan startup untuk mencetak generasi pengusaha baru di Indonesia. Rencana strategis ini disampaikan dalam pidato kenegaraan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) di DPR RI pada Selasa (20/5), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memotivasi generasi muda agar berani bersaing di dunia usaha dan tidak sekadar berorientasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah menilai Indonesia memiliki banyak potensi dari ribuan anak muda hebat yang membutuhkan ruang serta dukungan nyata.
“Jangan semua anak muda jadi ASN dan jangan semua kerja di pemerintah, tapi harus berani bersaing dengan dunia usaha,” ujar Prabowo.
Program yang sedang digodok ini nantinya akan mengombinasikan pelatihan formal dengan tindak lanjut berupa kucuran permodalan usaha. Pemerintah berkomitmen memberikan dorongan agar para lulusan program memiliki fondasi yang kokoh untuk berkembang.
“Kita punya anak muda yang hebat, kita punya ribuan anak muda yang hebat,” katanya.
Dukungan finansial mutlak diperlukan agar para pelaku usaha baru tidak berhenti di tahap perencanaan. Akses permodalan awal dipandang sebagai stimulan utama dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
“Begitu dia selesai kita harus beri kredit startup, kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha yang kuat yang baru,” ujarnya.
Selain program pendidikan, fokus perhatian juga diarahkan kepada sektor perbankan pelat merah. Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diminta untuk mengubah orientasi penyaluran kredit agar lebih berpihak kepada pengusaha kecil dan perintis.
Prabowo mengkritik konsentrasi penyaluran dana perbankan yang selama ini dinilai masih terlalu memprioritaskan kelompok usaha besar yang sudah mapan.
“Saya minta Himbara coba menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi dia lagi yang dikasih kredit yang sudah kaya,” katanya.
Ketimpangan dalam penetapan beban bunga juga menjadi sorotan tajam dalam pidato tersebut. Skema pembiayaan saat ini dinilai tidak adil karena membebankan tarif lebih tinggi kepada masyarakat kelas bawah dibandingkan dengan korporasi besar.
“Kemudian orang miskin disuruh bayar bunga yang lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira di luar akal sehat,” tandasnya.
