Kebocoran kekayaan negara ke luar negeri dinilai menjadi penyebab rendahnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Money, pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), nilai ekspor Indonesia tercatat selalu berada di atas angka impor.
"Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli," kata Prabowo Subianto, Presiden Indonesia.
Melalui catatan neraca ekspor impor yang tidak pernah merugi tersebut, Indonesia dinilai seharusnya terhindar dari krisis ekonomi. Data PBB menunjukkan total keuntungan ekspor impor sepanjang tahun 2004 hingga 2025 menyentuh 436 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 7,7 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp 17.707,65 per dollar AS.
Meskipun demikian, terdapat catatan aliran dana keluar bersih atau net outflow sebesar 343 miliar dollar AS atau setara Rp 6 kuadriliun. Kondisi ini membuat kekayaan hasil ekspor impor di Indonesia selama 22 tahun hanya tersisa 93 miliar dollar AS.
"Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil. Gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," tutur Prabowo Subianto, Presiden Indonesia.
Fenomena terkurasnya dana tersebut diidentifikasi sebagai outflow of national wealth atau kebocoran kekayaan nasional ke luar negeri.
"Ini angka-angka dari PBB," tutur Prabowo Subianto, Presiden Indonesia.
Selain masalah aliran dana keluar, praktik pemalsuan data pada nilai ekspor atau under invoicing oleh para pengusaha turut menjadi perhatian Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sejumlah pengusaha diduga tidak menyampaikan laporan nilai ekspor yang sebenarnya kepada pemerintah.
Aktivitas under invoicing yang berlangsung selama 34 tahun itu diperkirakan memicu kerugian negara hingga 900 miliar dollar AS atau setara Rp 15.400 triliun.
"Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian," kata Prabowo Subianto, Presiden Indonesia.
