Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026).
Kondisi kurang meratanya kesejahteraan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata mencapai 5 persen per tahun atau sekitar 35 persen secara kumulatif selama tujuh tahun terakhir, seperti dilansir dari Nasional.
"Tujuh tahun kali 5% (sama dengan) 35% ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah," ujar Prabowo, Presiden RI.
Kenaikan angka kemiskinan dari 46,1 persen menjadi 49 persen serta menyusutnya kelas menengah memicu pertanyaan besar terkait arah pembangunan ekonomi, sehingga data tersebut mengejutkan kepala negara beberapa minggu setelah menjabat.
"Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini beberapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya," kata Prabowo, Presiden RI.
Persoalan mendasar dalam sistem ekonomi nasional ini dinilai memerlukan jawaban dengan pendekatan ilmiah dan matematis karena pengelolaan saat ini berada pada jalur yang tidak tepat.
Ketidaktepatan sistem ekonomi tersebut membuat hasil pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas, berbeda dengan sistemik pengelolaan ekonomi negara berkembang lain seperti Meksiko, India, dan Filipina.
Arah kebijakan ekonomi nasional diserukan untuk segera diubah agar Indonesia tidak berisiko menjadi bangsa yang lemah serta bergantung pada faktor eksternal.
Kerentanan kekuatan ekonomi dinilai dapat membuat bangsa terus dibayangi rasa takut terhadap berbagai gejolak global, mulai dari fluktuasi nilai tukar dolar hingga masalah ketahanan energi nasional.
