Prabowo Subianto Dorong Penerapan Ekonomi Pancasila dan Pemerataan Kredit

Prabowo Subianto Dorong Penerapan Ekonomi Pancasila dan Pemerataan Kredit

Arah perekonomian Indonesia kini diarahkan pada sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Seperti dilansir dari Medcom, konsep tersebut menggabungkan keunggulan kapitalisme dan sosialisme dengan menempatkan asas kekeluargaan serta gotong royong sebagai fondasi utama.

Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam semangat gotong royong dinilai menjadi bentuk ideal bagi ekonomi Indonesia yang diistilahkan sebagai Indonesia Incorporated. Melalui sistem ini, kelompok masyarakat yang memiliki posisi lebih kuat diwajibkan menyokong pihak yang lemah agar tidak tertinggal.

“Yang kuat membantu yang lemah, yang lemah berhimpun dalam usaha bersama seperti koperasi,” ujar dia.

Kehadiran negara menjadi sangat penting untuk memastikan terciptanya keadilan, perlindungan, sekaligus pemerataan ekonomi. Kendati demikian, peran dari mekanisme pasar tetap tidak akan dinafikan guna menjaga keseimbangan iklim usaha.

“Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas, yaitu inovasi, kompetisi, keberanian mengambil risiko, dan manajemen yang baik,” kata Prabowo.

Sektor pendidikan kewirausahaan serta akses pembiayaan bagi bisnis rintisan juga terus didorong demi melahirkan generasi pengusaha baru dari kalangan muda. Langkah ini bertujuan agar generasi muda memiliki keberanian untuk terjun ke dunia usaha dan tidak hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara.

“Kita ingin anak-anak muda berani bersaing di dunia usaha. Setelah mereka dididik entrepreneurship, mereka juga harus diberi akses kredit startup,” ujarnya.

Sektor perbankan nasional, termasuk bank-bank milik negara, diminta untuk meningkatkan keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan masyarakat luas. Lembaga keuangan tersebut diinstruksikan agar tidak hanya memprioritaskan penyaluran kredit kepada kelompok usaha besar yang telah mapan.

Ketimpangan akses pembiayaan yang memicu perbedaan suku bunga antara pelaku usaha kecil dan pengusaha besar turut menjadi sorotan tajam.

“Kalau dia (pengusaha besar) sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih keberanian mereka. Kemudian orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar,” tegas dia.

“Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah! Turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara kalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu,” tegas dia.

Langkah keberpihakan terhadap kelompok masyarakat kecil ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Hal ini diharapkan mampu mencegah pertumbuhan ekonomi agar tidak sekadar dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

Artikel terkait

Rekomendasi