Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada Senin (1/6/2026). Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan kemakmuran rakyat dan memastikan kekayaan alam tidak sekadar menjadi komoditas ekonomi.
Kebijakan strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat hilirisasi industri sekaligus memperkukuh pengelolaan devisa hasil ekspor negara. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah berkomitmen agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung secara nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan sebuah amanah. Pengelolaan ini harus diwujudkan dalam bentuk perbaikan kesejahteraan sosial dan bukan sekadar pencapaian di atas kertas.
"Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/6/2026).
Kesejahteraan tersebut menyasar pemenuhan gizi anak-anak, ketepatan waktu distribusi pupuk untuk petani, hingga keadilan akses pasar bagi nelayan. Selain itu, penyediaan kesempatan kerja dan penghasilan yang layak bagi para pekerja juga menjadi prioritas.
"Anak-anak kita, paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan," tegas Prabowo.
Presiden kemudian menyoroti kendala penguasaan harga komoditas nasional oleh pihak luar selama ini. Penentuan harga di luar negeri tersebut berdampak pada mengalirnya sebagian besar keuntungan ke luar tanah air.
"Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," tutur Prabowo menjelaskan.
