Arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan akan semakin berfokus pada penguatan ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, seperti dilansir dari Medcom.
Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di hadapan parlemen, Prabowo menyatakan bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal. Anggaran negara menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi.
Langkah konkret dijalankan melalui persiapan program besar pembangunan ribuan desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan mulai meresmikan sebanyak 1.386 desa nelayan.
"Kita akan bangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun kedepan.Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita juga akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu dengan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan," tegas dia.
Pemerintah juga bakal membangun fasilitas cold storage atau ruang pendingin di setiap desa nelayan. Selain pembuat es, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus sedang disiapkan di seluruh desa nelayan tersebut.
Penguatan sektor nelayan dinilai menjadi kunci karena mereka berada di garis depan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia. Pemerintah ingin memastikan aktivitas melaut tidak lagi terkendala oleh persoalan infrastruktur dasar.
Di luar sektor kelautan, pemerintah menyoroti peningkatan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama kualitas pendidikan nasional. Menurut Prabowo, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik yang membentuk generasi penerus.
Perhatian serupa juga diberikan pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi domestik. Sektor ini didorong agar tumbuh lebih kuat dan mampu memberikan penghidupan layak bagi masyarakat luas.
Perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lansia yang hidup sendiri, turut menjadi fokus perhatian. Pemerintah ingin memastikan mereka bisa menjalani kehidupan dengan tenang melalui sistem jaminan sosial yang memadai.
Prabowo juga mempertanyakan dampak pertumbuhan ekonomi yang selama ini berada di kisaran 5 persen terhadap kesejahteraan kelas menengah dan angka kemiskinan. Kajian mendalam diperlukan karena terdapat indikasi pertumbuhan belum sepenuhnya tercermin di masyarakat.
Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk memperbaiki arah tersebut. Melalui sistem ekonomi yang tepat dan pengelolaan sumber daya yang optimal, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih inklusif.
