Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada 7-9 Mei 2026 untuk membahas stabilitas ekonomi kawasan. Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari Detik Finance.
Fokus utama dalam pertemuan tingkat tinggi ini mencakup upaya mitigasi dampak konflik global terhadap Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya menjaga jalur logistik dan ketersediaan sumber daya esensial bagi masyarakat di tengah ketidakpastian situasi dunia saat ini.
"KTT ASEAN ke-48 ini akan fokus pada pembahasan dampak konflik global terhadap kawasan, terutama isu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara," ungkap Airlangga, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Airlangga Hartarto juga dijadwalkan memimpin delegasi dalam pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-27. Agenda ini menjadi bagian krusial dari rangkaian KTT di Cebu untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi antarnegara anggota, terutama dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks.
"Kinerja ekonomi ASEAN ini mencerminkan fundamental kawasan Asia Tenggara yang cukup solid di tengah tekanan global," terang Airlangga.
Pertumbuhan ekonomi kawasan pada tahun 2025 tercatat mencapai 4,9 persen, sebuah angka yang melampaui target awal para analis. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 untuk mengusung tema 'Navigating Our Future Together' dalam memperkuat persatuan regional.
"Implementasi DEFA akan dapat mendongkrak nilai ekonomi digital ASEAN menjadi USD2 triliun pada tahun 2030, naik dari perkiraan awal yang sebesar USD1 triliun," pungkas Airlangga.
Perkembangan negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) kini telah mencapai tahap penyelesaian substansi. Setelah proses pemeriksaan hukum selesai, kesepakatan yang merupakan warisan kepemimpinan Indonesia tahun 2023 ini direncanakan akan ditandatangani secara resmi pada November 2026.
