Arah kebijakan ekonomi Presiden RI Prabowo Subianto dinilai tengah bergeser ke model sosialisme pasar. Penilaian mengenai gaya kepemimpinan ekonomi tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, dikutip dari Suara.
Dikutip dari Suara, pandangan tersebut dipaparkan dalam diskusi bertema "Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?" di Jakarta, Jumat (22/5) pekan lalu. Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret untuk mengimplementasikan ekonomi konstitusi.
Didik J Rachbini menjelaskan bahwa sistem ini mengedepankan peran negara yang kuat guna mengimplementasikan ekonomi konstitusi demi mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. Pendekatan tersebut mulai meninggalkan pasar bebas murni.
Pergeseran ini dinilai berpotensi menimbulkan riak di tingkat global, terutama bagi lembaga dan media ekonomi yang menganut paham liberalisme.
"Presiden Prabowo switch ke Sosialisme, sehingga negara menjadi kuat. Jadi, majalah The Economist yang mengkritiknya itu kan beraliran free market. Tentu terjadi benturan," kata Profesor Didik, dikutip hari Senin (25/5/2026).
Kritik tajam terhadap praktik konglomerasi yang dianggap tidak berpihak pada keadilan sosial menjadi sinyal kuat perubahan haluan ini. Penguatan peran negara diperlukan untuk memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
Arah kebijakan ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh besar sang ayah, Prof Soemitro Djojohadikusumo, yang merupakan begawan ekonomi Indonesia. Soemitro dikenal luas sebagai arsitek ekonomi yang memiliki pendekatan sosialisme pasar.
"Bisa dikatakan, ideologi pemerintahan Prabowo adalah Sosialisme Pasar," kata dia.
Pendekatan ini mencoba menggabungkan kekuatan mekanisme pasar dengan intervensi negara yang tegas pada sektor-sektor strategis. Hal ini merupakan cerminan dari nasionalisme konstitusional yang dianut oleh Soemitro sejak era awal kemerdekaan.
"Prabowo pasti dipengaruhi pemikiran ayahnya. Ideologi Soemitro memang sangat sulit dipisahkan dari corak nasionalismenya. Terutama menilai ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 45 adalah realisasi nilai-nilainya secara normatif."
Ekonomi Konstitusi dan Program Rakyat Kecil
Sebelumnya, dalam keterangan pers Senin 9 Juni 2025, Didik telah menjelaskan asal muasal kebijakan ekonomi politik Prabowo yang dipengaruhi Soemitro. Perubahan struktural ekonomi harus ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak melalui tangan negara.
Warisan inilah yang kini diterjemahkan Prabowo ke dalam program-program unggulan seperti makan siang gratis serta penguatan pertahanan pangan nasional.
"With begitu, Soemitro yakin struktur ekonomi itu harus diubah dan diarahkan untuk kepentingan rakyat. Syaratnya, campur tangan negara harus kuat."
Program-program tersebut menjadi manifestasi dari ekonomi konstitusi yang tujuannya adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Hal ini senada dengan apa yang dipraktikkan Prabowo saat ini di pemerintahan.
Rekam Jejak Sang Begawan Ekonomi
Prof. Dr Soemitro Djojohadikoesoemo memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah perekonomian Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, hingga Menteri Riset di berbagai kabinet.
Meskipun pernah terlibat dalam pergolakan politik PRRI, kontribusi Soemitro dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi Indonesia tetap diakui secara luas. Ia dikenal vokal dalam mengkritik ketidakadilan ekonomi.
Sifat kritis tersebut ditunjukkan terhadap pemerintahan yang ia dukung sekalipun, termasuk saat mengkritik kebijakan era Orde Baru menjelang krisis moneter 1998.
