Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan strategi penguatan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja formal baru di tingkat desa. Kebijakan tersebut disampaikan dalam pidato Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026.
Dilansir dari Medcom, sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi dan berhasil membuka sekitar 18.000 lapangan kerja baru dengan prioritas bagi warga desa setempat. Pemerintah juga menyiapkan program lanjutan seperti pengembangan desa nelayan, rumah subsidi, serta proyek Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan sekitar 60 program prioritas hingga 2026.
“Setiap koperasi butuh 17 pekerja,” ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara menegaskan bahwa pemanfaatan potensi dalam negeri harus dimaksimalkan demi menjaga kemandirian nasional. Indonesia tetap memerlukan modal asing, namun pemerintah berkomitmen agar perekonomian negara tidak bergantung sepenuhnya pada pihak luar.
“Kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya pada investasi luar,” kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pemerintah menyerukan agar seluruh elemen bangsa memiliki kepercayaan diri yang tinggi mengingat sejarah panjang Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Solidaritas sosial, budaya gotong royong, dan sikap saling mendukung dinilai menjadi pilar utama kekuatan bangsa.
“Kita tidak boleh mengemis, tidak boleh bertekuk lutut, tidak boleh menghamba kepada bangsa lain,” tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Nilai-nilai luhur budaya tersebut dipandang harus melandasi pembangunan struktur ekonomi nasional. Langkah ini bertujuan agar sistem perekonomian yang berjalan dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Kita percaya kepada gotong royong, saling mendukung, dan saling membantu. Itu budaya kita,” ujarnya Prabowo Subianto, Presiden RI.
Penerapan nilai tersebut diharapkan mampu memperkokoh kedaulatan ekonomi nasional yang mandiri. Sistem yang berkeadilan menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah.
“Ekonomi kita harus ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
