Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027. Agenda ini dinilai menjadi langkah awal pembahasan anggaran negara tersebut.
Kehadiran kepala negara secara langsung dalam agenda ini menjadi sebuah sejarah baru dalam mekanisme penyampaian kebijakan fiskal nasional, seperti dilansir dari Detik Finance. Pada periode pemerintah sebelumnya, pembacaan dokumen ekonomi makro tersebut selalu diwakilkan oleh menteri keuangan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan tanggapan mengenai kehadiran langsung kepala negara dalam penyampaian agenda fiskal tersebut.
"Pembacaan KEM-PPKF biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru," kata Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Misbakhun menambahkan bahwa dokumen ini akan memuat sejumlah asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta lifting minyak dan gas bumi.
"Ini adalah putaran awal RAPBN kita tahun 2027. Ini adalah sebuah tradisi baru (dibacakan presiden) dan tentunya begitu tradisi baru ini, orang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini," ucap Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Langkah presiden ini juga dipandang sebagai bentuk perhatian serius terhadap situasi perekonomian, termasuk dinamika nilai tukar mata uang domestik.
"Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri ke KEM-PPKF, tetapi saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden," jelas Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Lebih lanjut, tata kelola ketidakpastian ekonomi global dan dampak geopolitik jangka pendek hingga menengah menjadi fokus utama yang harus diantisipasi pemerintah.
"Situasi geopolitik saat ini memberikan sebuah indikator-indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat dan tugas kita adalah bagaimana ketidakpastian itu dimanage dengan baik, sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengambil policy di bidang ekonomi," imbuh Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan pandangan terpisah mengenai arti penting kehadiran presiden di forum paripurna tersebut dalam merespons situasi global.
"Keraguan itu akan dijawab presiden pada forum paripurna kali ini. Presiden akan sampaikan apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari geopolitik, situasi global yang sedemikian rupa, bahkan kita jangan pernah berharap suku bunga Amerika akan turun, dan saya berharap BI hari ini dalam rapatnya bisa naik di 50 atau 75 basis poin untuk tahan gejolak rupiah kita. Presiden akan berikan respons soal ini," kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
