Rapat Paripurna di DPR pada Rabu (20/5/2026) akan menjadi momen penting bagi arah kebijakan fiskal Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait rencana pemaparan tersebut, seperti dikutip dari Detik Finance. Purbaya menyatakan bahwa dirinya masih menunggu rincian poin-poin yang bakal dipaparkan oleh Kepala Negara.
"Justru itu. Kita tunggu Presiden ngomong. Masa gue kasih, gue bocorin? Saya nggak tahu, Presiden akan ngomong sendiri," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung dalam agenda ini dinilai sebagai sebuah catatan baru. Purbaya menegaskan bahwa penyampaian dokumen kebijakan fiskal oleh seorang kepala negara merupakan hal yang pertama kali terjadi.
"Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato KEM-PPKF. Nggak ada (alasan), kan bebas. Nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka lah. Kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong," terang Purbaya.
Kebijakan untuk memaparkan dokumen strategis tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang presiden. Berbagai program prioritas pemerintah untuk tahun 2027 diperkirakan akan tertuang dalam pidato tersebut.
"Ada pesan-pesan penting yang di KEM-PPKF, di mana di KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tutur Purbaya.
