Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam sidang paripurna di DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pemaparan anggaran negara ini diarahkan untuk menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi dunia, seperti konflik di Eropa dan Timur Tengah, yang berdampak besar pada masyarakat Indonesia. Dilansir dari Nasional, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Target tersebut dipersiapkan sebagai pijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai oleh pemerintah bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan alat perjuangan demi melindungi rakyat serta memperkuat fondasi ekonomi.
"APBN adalah alat melindungi dan memperkokoh dasar ekonomi bangsa," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah menetapkan target pendapatan negara dalam KEM-PPKF 2027 pada rentang 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendanai program prioritas. Sementara itu, belanja negara dipatok sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB dengan defisit anggaran dijaga pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.
Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro juga telah dirumuskan untuk tahun 2027, termasuk laju inflasi yang diperkirakan pada level 1,5 persen hingga 3,5 persen dan nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan mencapai 6,5 persen hingga 7,3 persen, sedangkan harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar US$70 hingga US$95 per barel.
Target hulu migas mencakup lifting minyak bumi sebesar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari serta lifting gas bumi sebesar 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari. Pada tahun yang sama, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diarahkan pada kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen.
Sasaran pembangunan lain yang ditetapkan meliputi rasio gini di level 0,362 hingga 0,367, indeks modal manusia sebesar 0,575, serta indeks kesejahteraan petani menjadi 0,8038. Sektor ketenagakerjaan juga ditargetkan mampu menciptakan proporsi lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen.
