Posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar dunia untuk sejumlah komoditas strategis kini menjadi sorotan. Dilansir dari Medcom, kekuatan ekspor tersebut meliputi sektor kelapa sawit, batu bara, hingga produk turunan besi.
Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Prabowo Subianto mempertanyakan apakah besarnya kontribusi ekspor tersebut sudah berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.
Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa mencapai sekitar USD23 miliar atau setara Rp391 triliun pada 2025.
Selain itu, komoditas batu bara juga menempatkan Indonesia sebagai eksportir terbesar di dunia dengan nilai devisa sekitar USD30 miliar atau sekitar Rp510 triliun.
Dari sektor industri, Indonesia telah menjadi salah satu eksportir utama ferro alloys dengan nilai ekspor mencapai USD16 miliar atau sekitar Rp272 triliun.
Secara akumulatif, ketiga komoditas andalan tersebut berhasil menghasilkan devisa lebih dari USD65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.
Meski mencatatkan angka ekspor yang besar, evaluasi terhadap struktur ekonomi nasional dinilai sangat perlu untuk dilakukan.
Sebagai negara anggota G20, Indonesia ternyata masih memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.
Rasio penerimaan Indonesia yang berada di kisaran 11–12 persen PDB dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan Meksiko, India, Filipina, hingga Kamboja.
“Rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah diantara negara-negara G20 dari data terbaru IMF kita bisa melihat Rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Harus ada introspeksi, mengapa kita belum mampu mengelola ekonomi agar setara dengan negara lain,” ujarnya.
Posisi ekonomi Indonesia juga disoroti karena masih berada di bawah Malaysia dalam beberapa indikator ekonomi tertentu.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri tercatat stabil di kisaran 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir.
Namun, dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat kini dipertanyakan.
Secara akumulatif, pertumbuhan tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Akan tetapi, data yang diterima justru menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi kelas menengah saat ini.
“Selama 7 tahun, kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35% tapi apa yang terjadi?,” tegas dia.
Fenomena mengenai meningkatnya angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil serta penurunan kelompok kelas menengah turut menjadi perhatian serius.
“Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi kemiskinan meningkat dan kelas menengah justru menyusut?” katanya.
Kondisi dilematis tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam dan berbasis pada data yang akurat.
Evaluasi mendalam terhadap arah sistem ekonomi nasional sangat diperlukan agar pertumbuhan tidak hanya bersifat angka, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas.
Semua pertanyaan mengenai ketimpangan ekonomi tersebut harus dijawab secara ilmiah dan matematis untuk memastikan kebijakan ekonomi ke depan berada pada jalur yang tepat.
