Presiden Prabowo Subianto menetapkan target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500 untuk tahun 2027. Sasaran ekonomi tersebut disampaikan dalam pidato resmi mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Rapat Paripurna DPR, seperti dilansir dari Detik Finance pada Rabu (20/5/2026).
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong menilai langkah pemerintah tersebut cukup realistis di tengah situasi perekonomian global yang fluktuatif. Penetapan target itu dipandang sebagai langkah konservatif demi mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Target ini cukup realistis bila melihat kondisi global saat ini yang masih penuh ketidakpastian, terutama terkait suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Pemerintah terlihat memilih asumsi yang lebih konservatif agar APBN memiliki ruang antisipasi terhadap volatilitas eksternal," jelas Lukman.
Kebijakan penyesuaian anggaran pada program Makan Bergizi Gratis juga ditangkap sebagai indikasi positif oleh para pelaku pasar modal. Sikap tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip disiplin fiskal demi menjaga stabilitas mata uang.
"Jika pasar melihat pemerintah lebih berhati-hati terhadap defisit dan pembiayaan utang, kepercayaan investor terhadap aset Indonesia dapat membaik dan membantu stabilitas rupiah ke depan," terangnya.
Penilaian berbeda disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang memandang target makro tersebut kurang realistis bagi perekonomian nasional. Pemerintah dinilai belum mengimplementasikan strategi konkret untuk mengembalikan penguatan mata uang rupiah.
"Tidak realistis, apalagi pemerintah tidak terlihat akan mengeluarkan kebijakan konkrit yang bisa mendongkrak nilai rupiah," ungkapnya.
Upaya stabilitas melalui intervensi pasar oleh Kementerian Keuangan maupun skema Bond Stabilization Fund juga dipandang belum menjadi solusi utama. Skema-skema penanganan tersebut dinilai hanya berfungsi meminimalisasi guncangan sementara di pasar keuangan domestik.
"BSF dan intervensi BI sifatnya hanya mengurangi volatilitas rupiah, faktor utama adalah isu fiskal dan neraca pembayaran," jelasnya.
Di sisi lain, Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri berpendapat bahwa pergeseran nilai tukar ini merupakan bagian dari penataan ulang struktur ekonomi nasional. Momentum penyesuaian nilai tukar tersebut diperkirakan mampu mendongkrak performa ekspor dan menekan angka impor.
"Ini restrukturisasi, bukan pelemahan. Narasi yang sering muncul adalah pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya ekonomi. Pandangan itu keliru. Depresiasi rupiah justru harus dibaca sebagai restrukturisasi ekonomi menuju daya saing lebih tinggi," kata Deni.
Meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026 mencatatkan angka 5,61 persen, penopang utamanya masih didominasi sektor konsumsi dan perhotelan. Tanpa adanya transformasi struktural yang nyata, pondasi ekonomi nasional dinilai masih rentan terhadap tantangan global.
"Transformasi struktural sejauh ini belum terlihat nyata. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah," jelasnya.
