Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,8 hingga 6,5 persen dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Langkah strategis tersebut diambil sebagai pijakan awal demi merealisasikan target pertumbuhan delapan persen pada tahun-tahun berikutnya.
Agenda pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) ini dilansir dari Suara.com melalui tayangan Kompas TV. Pemerintah juga memasang sejumlah angka indikator ekonomi makro, termasuk nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Selain itu, laju inflasi ditargetkan terjaga pada posisi 1,5 sampai 3,5 persen. Sementara defisit anggaran ditekan pada level 1,80 hingga 2,40 persen dari PDB, serta angka kemiskinan ditargetkan turun drastis menjadi 6,0 sampai 6,5 persen.
Dalam pidatonya, Kepala Negara mengungkapkan rasa prihatin setelah mencermati data ekonomi dari PBB terkait adanya kebocoran kekayaan negara. Praktik manipulasi laporan nilai ekspor yang lebih rendah dari aslinya memicu aliran modal keluar secara masif selama puluhan tahun.
"Selama 34 tahun, ada sekitar 900 micron dolar AS (setara Rp14.000 triliun lebih) kekayaan kita yang hilang karena penipuan di atas kertas," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Guna menghentikan kebocoran anggaran tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan ekspor komoditas strategis lewat BUMN yang ditunjuk. Aturan ini berlaku ketat untuk sektor minyak kelapa sawit (CPO), batubara, serta paduan besi.
"Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita harus tahu persis berapa kekayaan yang kita jual. Jika negara lain seperti Arab Saudi dan Malaysia bisa mengelola sumber daya mereka dengan benar, kenapa kita tidak?" ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pemerintah turut menekankan pentingnya intervensi negara untuk kesejahteraan rakyat kecil melalui pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun. Program tersebut mencakup penyediaan pabrik es, cold storage, dan SPBU khusus, di samping realisasi program Makan Bergizi Gratis bagi 62,4 juta jiwa.
Kebijakan peningkatan kesejahteraan juga menyasar sektor penegakan hukum dan pendidikan melalui kenaikan gaji hakim serta guru. Di sisi lain, aparatur sipil, TNI, dan Polri dilarang keras terlibat atau melindungi aktivitas ilegal.
"Jangan main-main dengan teknologi. Rakyat sekarang sudah pintar, kalau ada aparat tidak beres, silakan divideokan dan lapor langsung ke saya," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Sistem pengawasan internal pemerintah kini mengoptimalkan teknologi militer mutakhir, termasuk radar dan satelit untuk mendeteksi aktivitas ilegal bawah tanah maupun perkebunan tersembunyi. Pada bagian akhir pemaparan, apresiasi khusus diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan.
"Saya paham PDIP berkorban berada di luar pemerintah. Terima kasih atas kritiknya yang keras, karena itu menyelamatkan dan mengingatkan kami," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
