Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa manipulasi data ekspor-impor atau praktik under invoicing selama 34 tahun sejak 1991 hingga 2024 telah mengakibatkan Indonesia kehilangan kekayaan senilai Rp 15.400 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Money.
Praktik curang pengusaha yang melaporkan data tidak benar kepada pemerintah ini setara dengan kerugian negara sebesar 900 miliar dollar Amerika Serikat (AS), yang jamak terjadi pada komoditas kelapa sawit, batu bara, hingga hampir seluruh sektor.
"Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya," kata Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa sejumlah pengusaha nakal asal Indonesia mendirikan perusahaan di luar negeri untuk melancarkan aksi tersebut, di mana komoditas tanah air dijual ke perusahaan asing bentukan mereka dengan harga jauh di bawah nilai asli.
"Kita kirim 10.000 ton batubara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat," tutur Prabowo.
Selain manipulasi laporan tertulis, Kepala Negara menambahkan bahwa kebocoran anggaran negara juga diperparah oleh aksi penyelundupan barang yang memanfaatkan jalur-jalur ilegal di sepanjang pelabuhan tikus.
"Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus," ucap Prabowo.
Presiden menegaskan pentingnya pemanfaatan dana besar tersebut bagi kesejahteraan masyarakat andai kebocoran sistemik ini bisa dicegah sejak awal.
"900 miliar dollar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?" ujar Prabowo.
Guna mengatasi persoalan ini, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mendesak adanya pembenahan menyeluruh di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai demi menghentikan kecurangan serupa di masa mendatang.
"Saya masih ingat di zaman Orde Baru saking parahnya bea cukai kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?" kata Prabowo.
