Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mewajibkan pengiriman komoditas strategis ke luar negeri melalui BUMN bentukan baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, pada Rabu (20/5/2026).
Kebijakan penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI ini dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor mineral dan batu bara, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Merespons regulasi tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Sari Esayanti menyatakan bahwa pihak asosiasi pengusaha tambang pada prinsipnya memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah tersebut.
Meski mendukung, Sari mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan aturan baru ini tetap mempertimbangkan keberadaan kontrak penjualan jangka panjang yang sudah disepakati pelaku usaha sebelumnya.
Asosiasi menilai kepastian hukum serta stabilitas kebijakan menjadi aspek krusial dalam mempertahankan kepercayaan pasar internasional dan daya saing komoditas tambang nasional.
"IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan," ujar Sari Esayanti, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA).
Penilaian menyeluruh disarankan oleh pihak asosiasi terhadap rencana pengendalian ekspor satu pintu ini agar tercipta keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimalisasi pendapatan negara, dan keberlanjutan bisnis.
Apalagi, mayoritas pelaku industri pertambangan telah mengikat investasi mereka dalam kontrak jangka panjang yang kalkulasi keekonomiannya dirancang untuk rentang waktu yang lama.
"IMA mendukung penguatan pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam guna memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat, namun kita berharap kebijakan yang dibuat tetap menarik untuk industri tambang," tutur Sari Esayanti, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA).
