Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memetakan arah kebijakan fiskal dan rencana pembiayaan pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Langkah ini diambil guna menghadapi dinamika ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kapasitas anggaran belanja daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat bersama sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membahas kondisi keuangan daerah dan rencana anggaran pembangunan Jakarta tahun 2027, seperti dikutip dari Megapolitan.
Pertemuan strategis di Balai Kota tersebut juga melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat kerja ini difokuskan untuk mematangkan rancangan awal pilar-pilar anggaran sebelum masuk ke tahap pembahasan legislatif.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, rapat tersebut turut dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
"Hari ini Pak Gubernur mengundang pimpinan DPRD, juga TAPD, untuk membincangkan RKPD kita 2027 yang pekan depan akan dibahas di dewan," kata Khoirudin di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa.
Faktor eksternal dan kebijakan fiskal pusat menjadi salah satu perhatian serius dalam perencanaan kali ini. Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu pemicu menyusutnya ruang manuver anggaran Jakarta.
"Pada prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," lanjut Khoirudin.
Meskipun kapasitas fiskal daerah sedang mengalami tekanan, otoritas terkait memastikan bahwa alokasi untuk kebutuhan mendasar publik tidak akan diganggu gugat. Sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan jaminan penuh.
"Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga tidak boleh berkurang. Ini layanan dasar masyarakat," ucap Khoirudin.
Selain menjaga pemenuhan layanan sosial dasar, arah pembangunan Jakarta dipastikan tetap konsisten pada penyelesaian isu-isu krusial kota. Penataan infrastruktur utama tetap berada di prioritas teratas.
Dalam rapat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga membahas opsi penerbitan sukuk atau obligasi daerah untuk membantu pembiayaan pembangunan Jakarta.
Instrumen keuangan syariah dan konvensional tersebut dilirik sebagai alternatif pendanaan non-APBD yang potensial. Langkah ini diambil agar proyek-proyek strategis perkotaan tetap berjalan di tengah keterbatasan dana daerah.
"Ini pun masih pilihan, belum diputuskan, baru wacana," kata Khoirudin.
Skala prioritas yang ketat akan diterapkan dalam menyaring program kerja yang akan didanai pada periode tersebut. Program yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga akan didahulukan secara mutlak.
"Secara umum, yang untuk kepentingan masyarakat, prioritas. Yang tidak langsung berhubungan dengan layanan masyarakat Jakarta, itu dibelakangkan," tutur Khoirudin.
