Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mematangkan skema pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Jakarta melalui pembahasan lintas pihak pada Rabu (20/5/2026). Langkah strategis ini dirumuskan bersama Badan Pengelola Investasi Danantara dan pelaku usaha terkait sebagai bagian dari strategi penanganan volume sampah ibu kota, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tarif sebesar 20 sen per kilowatt hour (kWh) sebagai acuan awal yang masih akan dinegosiasikan lebih lanjut.
"Yang paling penting adalah pemerintah sudah mengeluarkan PP tentang tarif 20 sen. Ini sebagai referensi," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Terkait kalkulasi keuntungan finansial dari proyek ini, Pemprov DKI Jakarta menilai aspek tersebut belum dapat dipastikan secara teoritis melainkan harus melihat realisasi di lapangan.
"Nanti apakah untung atau tidak itu urusan lapangan," katanya.
Formulasi skema pengelolaan ini akan segera diselesaikan melalui koordinasi intensif tiga pihak yang bertanggung jawab penuh atas operasional PLTSa ke depan.
"Sebentar lagi akan dirumuskan antara Danantara, pelaku PLTS yang ada, dan tentunya dengan Pemerintah DKI Jakarta. Tiga pihak itu yang bertanggung jawab untuk memanage persoalan yang menyangkut PLTS."
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan tiga lokasi sebagai pusat pengembangan proyek PLTSa, yaitu di Bantar Gebang, Sunter, dan Tanjungan.
Selain mengandalkan PLTSa, Pemprov DKI Jakarta juga mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang berlokasi di Rorotan dan Bantar Gebang guna menyerap produksi sampah harian daerah.
"Tetapi Jakarta juga punya yang namanya Rorotan dan Bantar Gebang untuk RDF. Maka dengan demikian kalau ini berjalan lancar alhamdulillah, mudah-mudahan persoalan Jakarta tentang sampah, neraca sampahnya yang dulu hampir 9.000 per hari, insyaallah akan terserap di lapangannya," katanya.
