Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim stabilitas hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kelompok buruh tetap terjaga kondusif melalui jalur komunikasi yang intensif. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Forum Komunikasi Komite Sekolah di Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Selasa, 5 Mei 2026.
Kondisi harmonis ini diakui Pramono sering memicu pertanyaan dari rekan-rekannya mengenai strategi menjaga ketenangan di ibu kota. Dilansir dari Megapolitan, kedekatan personal dengan para pimpinan serikat pekerja menjadi kunci utama dalam meredam potensi konflik industrial.
"Bahkan saya mendapatkan pertanyaan dari banyak teman-teman saya "Kok bisa hubungan dengan buruh di Jakarta baik-baik saja?". Gimana enggak baik saya punya teman seperti beliau (perwakilan buruh)," kata Pramono, Selasa.
Pramono menjelaskan bahwa keterbukaan akses komunikasi membuat para tokoh buruh tidak segan menyampaikan kritik secara langsung kepadanya. Hal ini mencakup kendala birokrasi yang dialami para buruh saat ingin berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah.
"Kadang-kadang komplain ke saya, "masa nemuin kepala dinas susah?" Saya yang dikomplain," lanjut dia.
Efektivitas komunikasi ini disebut terlihat nyata dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) beberapa waktu lalu. Pramono menilai dialog yang sehat meminimalkan gejolak yang biasanya mewarnai penentuan besaran upah tahunan.
"Alhamdulillah hal berkaitan dengan buruh karena beliau tokoh buruh utama, Jakarta termasuk ruang komunikasi diskusi untuk menentukan upah UMP pada waktu itu yang paling adem ayem. Paling adem ayem," kata dia.
Terkait intensitas aksi massa di Jakarta, Pramono memberikan catatan mengenai arah aspirasi para demonstran. Ia menegaskan bahwa mayoritas demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok buruh di wilayah Jakarta sebenarnya menyasar kebijakan pemerintah pusat.
"Bahkan kalau ada demo pun sebenarnya yang didemo bukan Jakarta, tetapi di daerah lain menggunakan ya karena namanya Ibu Kota Negara dan Istananya ada di Jakarta," kata Pramono.
Pemprov DKI Jakarta memandang posisi geografis kota sebagai pusat pemerintahan nasional membuat Jakarta tetap menjadi titik kumpul utama penyampaian pendapat bagi buruh dari berbagai daerah.
