Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan gender dengan menempatkan banyak figur perempuan pada posisi krusial di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Langkah ini diklaim sebagai bukti nyata implementasi kebijakan inklusif di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dilansir dari Megapolitan, sejumlah jabatan strategis yang kini dipimpin perempuan mencakup Dinas Sumber Daya Air (SDA), Bappeda, hingga Bapenda.
"Seperti yang kita ketahui, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta mungkin salah satu provinsi yang OPD-nya hampir separuh kepala-kepalanya adalah perempuan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pramono menjamin ketersediaan ruang kepemimpinan bagi perempuan di Jakarta untuk menempati posisi pengambil kebijakan. Ia menampik anggapan bahwa peran perempuan hanya terbatas pada urusan kesejahteraan sosial, melainkan juga menyentuh aspek ekonomi yang vital.
"Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kesetaraan di Jakarta. Bukan hanya sekadar jargon, tetapi implementasinya itu terlihat dari hampir seperti yang saya katakan tadi, separuh dari OPD, lebih, di Jakarta ini perempuan. Bahkan tempat-tempat strategis yang berkaitan dengan ekonomi, hampir semuanya perempuan," ujar Pramono.
Penugasan perempuan pada sektor teknis berat juga menjadi sorotan utama sang Gubernur. Ia mencontohkan jabatan Kepala Dinas SDA yang saat ini dijabat Ika Agustin, Kepala Bappeda oleh Atika Nur Rahmania, serta Kepala Bapenda yang dipimpin Lusiana Herawati.
"Bahkan beberapa kepala yang sangat strategis, yang bertanggung jawab terhadap banjir pun, perempuan. Bappeda, Bapenda, dan sebagainya perempuan. Sehingga dengan demikian, isu tentang perempuan di Jakarta relatif hampir tidak pernah ada," ujar Pramono.
Selain pada level birokrasi, keterlibatan perempuan di akar rumput melalui kader PKK, Dasawisma, dan Jumantik dinilai memberikan dampak signifikan bagi lingkungan. Pramono mengaitkan peran mereka dengan keberhasilan pemerintah menata pemukiman padat penduduk berdasarkan data terbaru.
Pramono memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan drastis jumlah RW kumuh di Jakarta. Tercatat angka RW kumuh menyusut dari sebelumnya 445 menjadi 211 RW berkat kontribusi kolektif di lapangan.
"Bahkan ketika kemarin teman-teman juga menyaksikan ketika Kepala Badan Pusat Statistik mengumumkan RW kumuh berkurang dari 445 menjadi 211. Prestasi itu tidak mungkin tanpa perempuan-perempuan hebat di lapangan. Di antaranya adalah PKK, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya yang ada di lapangan," ujar Pramono.
