Sebanyak 891 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (20/5/2026). Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan birokrasi, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Prosesi pelantikan tersebut mencakup para pejabat dari tingkat eselon 2, eselon 3, hingga eselon 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penguatan struktur organisasi melalui penempatan pejabat definitif ini.
Acara pelantikan sengaja dijadwalkan pada sore hari di hari Rabu. Pemilihan waktu tersebut berkaitan erat dengan implementasi kebijakan penggunaan transportasi umum dan pelestarian budaya lokal bagi para pegawai.
“Jadi nanti ada dilantik, jumlahnya cukup banyak. Bukan hanya eselon 2, tapi lebih banyak eselon 3 dan Eselon 4 mungkin 891,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Para pegawai yang mengikuti prosesi pelantikan juga diinstruksikan untuk mengenakan pakaian adat khas suku Betawi. Kebijakan ini diterapkan bersamaan dengan hari wajib naik angkutan publik bagi seluruh jajaran pegawai pemprov.
“Memang nanti sore seperti biasa hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena saya sengaja dalam melantik itu biasanya hari Rabu supaya ASN yang dilantik naik transportasi umum memakai identitas Betawi, ujung serong, encim, dan sebagainya,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pengisian posisi struktural ini dilakukan demi menghindari adanya jabatan yang dibiarkan kosong. Pramono Anung menilai bahwa kinerja instansi pemerintah akan berjalan lebih efektif jika tidak ada posisi yang diemban oleh pelaksana tugas dalam durasi yang lama.
“Saya memang berkeinginan semua jabatan itu jangan sampai ada idle dan ada kosong. Karena organisasi itu tecermin bagaimana berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi Plt (Pelaksana Tugas),” tutur Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pihak manajemen pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk selalu sigap dalam merespons kekosongan formasi. Upaya pengisian jabatan secara cepat menjadi prioritas sepanjang masa kepemimpinannya.
“Hampir selama kepemimpinan saya tidak ada PLT lagi, semua begitu ada kekosongan jabatan itu langsung diisi,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
