Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan data terbaru mengenai penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kategori kumuh di wilayah ibu kota sebesar 52 persen. Informasi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/5/2026).
Berdasarkan laporan yang dilansir dari Megapolitan, penyusutan angka tersebut merujuk pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang diselesaikan pada 2026. Data menunjukkan jumlah RW kumuh berkurang dari 445 wilayah pada tahun 2017 menjadi 211 wilayah saat ini.
Pramono Anung menjelaskan secara rinci bahwa persentase penurunan tersebut mencapai angka lebih dari separuh dari data awal. Penurunan ini terjadi di tengah dinamika kependudukan Jakarta yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
"Jadi, ada penurunan RW kumuh, dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Meskipun terjadi pengurangan yang konsisten selama satu tahun masa jabatannya, Pramono menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Ia mengapresiasi hasil tersebut mengingat tantangan lapangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin berat.
"Tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," katanya.
Pemprov DKI Jakarta saat ini masih memprioritaskan penataan pada 211 RW yang tersisa. Konsentrasi wilayah kumuh terbanyak dilaporkan berada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, khususnya pada area-area dengan kepadatan penduduk tinggi.
Pramono menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan langsung ke tingkat kelurahan guna mempercepat proses penataan pemukiman tersebut. Sejauh ini, ia mengklaim telah mengunjungi sebagian besar kelurahan di Jakarta untuk memetakan masalah secara akurat.
"Hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu, di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono.
Terkait validitas data, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui integrasi teknologi modern. BPS mengombinasikan pengecekan fisik dengan analisis visual dari udara untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
"Jadi kami menggunakan dua pendekatan, pendataan langsung di lapangan ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit. Dengan demikian hasilnya lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi," kata Amalia, Kepala BPS.
