Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menciptakan tradisi baru dalam ketatanegaraan Indonesia, mengingat penyampaian KEM-PPKF biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat keyakinan publik terhadap keberlanjutan dan kesehatan pengelolaan keuangan negara.
Rapat paripurna masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Agenda ini juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR, anggota DPD, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Sebelum membuka persidangan secara resmi, pimpinan DPR melakukan verifikasi terhadap daftar kehadiran fisik dari seluruh fraksi partai politik yang berada di parlemen.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan membuka rapat.
Setelah memastikan keterpenuhan syarat kuorum, pimpinan DPR menegaskan status pelaksanaan sidang paripurna tersebut agar bisa dipantau secara transparan oleh publik.
"Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Puan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo di forum paripurna ini sangat penting untuk menepis segala bentuk keraguan pasar mengenai stabilitas ketahanan ekonomi domestik.
"Ini adalah concern Bapak Presiden terhadap berbagai persepsi yang berkembang selama ini mengenai keberlanjutan fiskal, mengenai kesehatan fiskal," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV.
Said menambahkan bahwa penjelasan langsung dari kepala negara diperlukan untuk memberikan arah kebijakan yang jelas dalam menghadapi ketidakpastian situasi global saat ini.
"Tentu kita juga berharap problem-problem geopolitik, situation global, akan direspons oleh Bapak Presiden langsung pada sidang paripurna DPR kali ini, ketika Bapak Presiden akan menyampaikan sendiri tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal," jelas Said.
Menurut Said, pemaparan tersebut akan mempertegas bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih berada dalam posisi yang aman dan terkendali.
"Sehingga, saya pada titik ini bersyukur Bapak Presiden akan menepis keraguan itu, fiskal kita masih stabil, sehat, dan berkelanjutan, likuiditinya masih bagus," ucap Said.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun memastikan bahwa pemerintah bersama parlemen berkomitmen untuk tetap menjaga koridor batas defisit anggaran negara sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Soal defisit kan kita mempunyai aturan. Selama ini pemerintah selalu berada dalam tingkat defisit yang disepakati bersama di bawah 3%," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI.
Misbakhun menegaskan belum ada rencana ataupun urgensi dari sisi politik maupun hukum untuk merombak ketentuan batas defisit APBN dalam dokumen KEM-PPKF tersebut.
"Dan sampai sekarang undang-undangnya mengatakan seperti itu. Dan kesepakatan politiknya belum ada keinginan untuk merubah soal defisit. Gak ada urgensi mengubah defisit tidak ada," ujarnya.
Lebih lanjut, Misbakhun memandang langkah presiden yang menyampaikan materi ini secara langsung menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kebijakan anggaran sebagai instrumen krusial bagi hajat hidup orang banyak.
"Pembacaan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang," kata Misbakhun.
Respons publik diprediksi akan sangat tinggi mengingat dokumen ekonomi makro ini menjadi fondasi awal dari seluruh rangkaian penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya begitu tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu, dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta.
Terkait fluktuasi pasar modal dan nilai tukar belakangan ini, Misbakhun mengimbau agar sentimen pergerakan angka harian tersebut tidak dicampuradukkan secara langsung dengan substansi jangka panjang dari KEM-PPKF.
“Menurut saya jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM PPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita,” ujar Misbakhun.
Misbakhun memaparkan bahwa ruang lingkup KEM-PPKF mencakup rentang proyeksi yang jauh lebih luas, mulai dari indikator makro utama hingga rincian pagu anggaran untuk instansi pemerintah.
“Di dalam asumsi makro ekonomi kita itu ada banyak parameter. Nilai tukar itu hanya salah satu. Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan tidak ada di sana. Tetapi di saat KEM-PPKF itu kita akan membicarakan secara makro kerangka ekonomi kita di tahun 2027,” tambah Misbakhun.
Selain penyampaian KEM-PPKF 2027 oleh pemerintah, Rapat Paripurna DPR hari ini juga menjadwalkan pembacaan laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
