Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), demi mendorong kemajuan domestik di tengah ketidakpastian global.
Target yang dipatok dalam rancangan anggaran tersebut mencatat angka yang lebih tinggi daripada sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 5,4 persen, sebagaimana dilansir dari Nasional. Kebijakan fiskal yang prudent serta berkelanjutan dinilai menjadi kunci utama untuk merealisasikan proyeksi makro tersebut.
"Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% menuju 2029," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Di samping menetapkan target pertumbuhan, pemerintah menyusun sejumlah asumsi indikator sekunder untuk menghadapi tekanan ekonomi global dan domestik. Nilai tukar rupiah diproyeksikan melemah ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sedangkan laju inflasi domestik diperkirakan tetap terjaga pada level 1,5 persen sampai 3,5 persen.
Asumsi fiskal lainnya mencakup suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada angka 6,5 persen hingga 7,3 persen, serta Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar US$70 hingga US$95 per barel. Target lifting minyak dipatok 602.000 sampai 615.000 barel per hari, diikuti lifting gas sebesar 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.
Struktur penopang target tersebut mengarahkan pendapatan negara pada level 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB, dengan belanja negara berkisar antara 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Alhasil, defisit APBN pada tahun 2027 diperkirakan berada pada rentang 1,80 persen sampai 2,40 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi langkah pemerintah yang kini tengah berfokus menggenjot performa ekonomi tahun berjalan agar bisa mendekati angka 6 persen. Upaya akselerasi ini dipersiapkan sebagai pijakan kuat bagi pencapaian target di tahun 2027 melalui pemulihan sektor swasta.
Respons kritis datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melalui Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan, M. Rizal Taufikurahman, yang menilai target dari pemerintah tersebut terlampau optimistis. Kondisi riil seperti depresiasi rupiah, kelesuan manufaktur, penurunan daya beli kelas menengah, hingga gejolak geopolitik global dianggap menjadi hambatan berat.
Pandangan lain dikemukakan oleh Chief Economist Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, yang menggarisbawahi pentingnya perluasan kapasitas negara serta penguatan sektor keuangan dalam negeri. Strategi pembangunan ekonomi disarankan tidak lagi bertumpu secara monoton pada konsumsi rumah tangga ataupun lonjakan harga komoditas global.
