Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026). Langkah bersejarah ini diambil sebagai upaya memperkuat konsolidasi nasional demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Penyampaian arah kebijakan fiskal tersebut dilansir dari Suara akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Sidang V Tahun 2025-2026. Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemilihan waktu pelaksanaan pidato ini sengaja diselaraskan dengan hari bersejarah tersebut. Upaya penyatuan pandangan seluruh elemen bangsa menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
"Kebetulan tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pemaparan strategi fiskal dan kerangka ekonomi makro ini dilakukan lebih awal dari biasanya yang kerap disatukan dalam Nota Keuangan pada 16 Agustus. Percepatan ini menandai dimulainya persiapan fondasi RAPBN 2027 guna mengantisipasi gejolak nilai tukar dan tekanan ekonomi global.
Selain mendengarkan pidato presiden, agenda rapat paripurna juga akan membahas laporan Badan Legislasi. Parlemen dijadwalkan mengevaluasi perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026 serta membahas revisi Undang-Undang Kepolisian yang menjadi usul inisiatif DPR.
