Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ekspor komoditas sumber daya alam strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara selaku eksportir tunggal. Kebijakan ini disampaikan langsung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penertiban tata kelola perdagangan tersebut diambil pemerintah untuk memberantas praktik curang seperti penipuan laporan nilai ekspor dan pelarian devisa. Berdasarkan data yang dihimpun, kebocoran anggaran akibat penyelewengan komoditas ini diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS per tahun.
Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN tahun anggaran 2027 oleh kepala negara langsung ini menjadi momentum langka, karena biasanya tugas tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan, dilansir dari Detik Finance.
"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara untuk sampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, dalam pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan APBN 2027," kata Prabowo dalam sidang paripurna di DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah menyoroti situasi eksternal global yang tidak menentu akibat konflik bersenjata di berbagai kawasan. Gejolak di benua Eropa dan wilayah Timur Tengah dinilai memberikan rambatan dampak yang nyata terhadap stabilitas ekonomi domestik.
"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan dan penuh ketidakpastian. Peperangan di mana-mana, di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang jauh bagi kita ternyata memiliki dampak dan pengaruh besar ke kehidupan kita," ujarnya.
Dalam pidato yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah target indikator makro untuk tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,8-6,5 persen, tingkat inflasi dijaga 1,5-3,5 persen, sementara nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Sektor perlindungan sosial juga mendapatkan penyesuaian target performa yang ketat. Angka kemiskinan diproyeksikan turun ke rentang 6,0-6,5 persen, rasio Gini membaik ke rentang 0,362-0,367, serta proporsi lapangan kerja formal ditargetkan naik menjadi 40,81 persen.
Guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah mengagendakan intervensi masif dengan membangun instalasi pembuat es batu, ruang pendingin, dan SPBU khusus nelayan di 5.000 desa dalam waktu tiga tahun. Program perbaikan nasib guru, pelaku UMKM, serta jaringan jaminan sosial lansia juga diprioritaskan untuk menggerakkan ekonomi domestik.
