Program pemilahan sampah mandiri di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, berhasil menekan volume sampah organik hingga 6,5 ton per hari sejak digencarkan pada Februari 2026. Keberhasilan ini dilaporkan pada Jumat (8/5/2026) sebagai dampak dari inisiatif warga memisahkan limbah rumah tangga sebelum diolah di fasilitas setempat.
Hasil signifikan ini merujuk pada data pemilahan sampah dari pemukiman warga yang kemudian diproses di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R RW 07. Pencapaian tersebut menjadikan Rorotan sebagai wilayah percontohan pengelolaan sampah di Jakarta Utara sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Lurah Rorotan, Ahmad Fitroh, mengonfirmasi bahwa angka pengurangan tersebut merupakan akumulasi harian khusus untuk jenis sampah organik saja. Program ini diperkuat setelah adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai model pengelolaan limbah.
“Informasi yang saya dapati, per hari itu sudah ada pengurangan sampah organik sebesar 6,5 ton. Itu baru organiknya saja,” katanya Ahmad Fitroh, Lurah Rorotan.
Teknis pelaksanaan di lapangan melibatkan penyediaan wadah khusus bagi setiap rumah tangga untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Warga kemudian menyalurkan sampah organik ke titik-titik pengumpulan yang telah disediakan di setiap RT.
“Dalam setiap RT itu ada dua drop point. Kalau RT-nya luas, kita menyiapkan sampai empat drop point. Dari drop point itu, nanti sampahnya diangkut oleh PPSU ke TPS 3R RW 07, yang selanjutnya dijadikan bubur,” jelas Ahmad Fitroh, Lurah Rorotan.
Limbah organik yang telah menjadi bubur di TPS 3R dimanfaatkan sebagai pakan budidaya maggot serta ternak warga di sekitar lokasi. Sementara itu, sampah kategori residu dan sampah kering dialirkan menuju fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
“Ketika sudah jadi bubur, itu dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, baik bebek, maggot, ayam, maupun pakan lele yang kebetulan ada di sini (Rorotan),” ungkap Ahmad Fitroh, Lurah Rorotan.
Ahmad menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih memfokuskan pemilahan pada dua kategori besar guna memberikan ruang adaptasi bagi masyarakat. Pendekatan bertahap ini diambil mengingat perbedaan tingkat kesadaran dan pemahaman warga terkait urgensi pengolahan sampah.
“Kita mainkan untuk dua dulu. Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat ini kan tidak semuanya sama. Kemauan masyarakat juga belum tentu mau kalau dirasa terlalu repot,” ujarnya Ahmad Fitroh, Lurah Rorotan.
Dari sisi pelaksana lapangan, dukungan sarana prasarana dinilai menjadi faktor kunci kelancaran program. Kehadiran fasilitas pendukung di tingkat RT memudahkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam memilah sampah setiap harinya.
“Kebetulan pas dicanangkan lagi di bulan Februari, warga dikasih fasilitas semacam ember, tong drop point, dan losida. Jadi karena sarananya ada, warga jadi lebih mudah untuk membuang organiknya,” ucap Nani Darsonowati, Kader Gerakan Pilah Sampah RW 07.
Nani mengakui bahwa meskipun sarana telah tersedia, tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat masih tetap ada. Diperlukan konsistensi dalam memberikan edukasi kepada warga yang memiliki latar belakang beragam.
“Kendalanya memang bertahap, karena nggak semuanya sama. Pemikiran dan hati nurani sosial tiap warga itu belum semuanya sama,” tambahnya Nani Darsonowati, Kader Gerakan Pilah Sampah RW 07.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah meresmikan Instruksi Gubernur (Ingub) mengenai pemilahan sampah sebagai fondasi hukum bagi masyarakat untuk mulai memilah dari sumbernya. Langkah ini diambil menyusul terbatasnya kapasitas daya tampung TPST Bantargebang.
“Saya sudah menandatangani instruksi gubernur untuk proses pemilahan, dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta,” ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
