Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meyakini defisit APBN 2026 akan menyusut menjadi 2,56 persen terhadap produk domestik bruto pada Senin (11/5/2026). Penurunan ini didorong oleh langkah penghematan pemerintah akibat tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Dilansir dari Ekonomi, realisasi kinerja kas negara pada kuartal pertama tahun ini dinilai tetap solid meski menghadapi depresiasi rupiah. Said memperkirakan angka defisit akhir tahun akan berada di kisaran Rp658,3 triliun, lebih rendah dari pagu awal sebesar Rp689,1 triliun.
"Strategi percepatan belanja memang berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN, yang saat ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% PDB. Akan tetapi, saya menilai porsi ini masih pada rentang terkendali," ujar Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Penyesuaian anggaran atau refocusing diprediksi akan ditempuh oleh pemerintah guna menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia. Said menyebut efisiensi belanja hingga akhir tahun berpotensi membuat realisasi anggaran tidak melampaui pagu yang ditetapkan.
"Karena pilihan refocusing ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, yakni di kisaran 2,56% PDB atau setara Rp658,3 triliun, karena belanja hingga akhir tahun berpotensi lebih rendah dari pagu," katanya Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Mengenai ketersediaan dana cadangan, Said memberikan klarifikasi terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disebut-sebut hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menegaskan bahwa bantalan kas tahun 2025 yang menjadi landasan tahun ini masih utuh dalam jumlah besar.
"Anggaran ini masih utuh. Hanya saja, senilai Rp300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL masih utuh Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima yield [imbal hasil] dari penempatan di Himbara tersebut. SAL ini hanya bisa digunakan untuk belanja bila ada persetujuan DPR," urai Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Banggar DPR merekomendasikan aktivasi kebijakan mode aman bagi otoritas fiskal dan moneter guna menghadapi tantangan kuartal kedua yang semakin berat. Langkah ini diambil untuk menekan kebutuhan pembiayaan besar di tengah tingginya biaya dana global.
"Dengan kebijakan safe mode, ini serta-merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal," jelas Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Selain pengetatan belanja, Said mendorong pemerintah segera meluncurkan program strategis pada sektor manufaktur, pertanian, hingga pertambangan. Sektor-sektor tersebut diketahui menyumbang 63,52 persen terhadap total produk domestik bruto Indonesia.
"Bila hanya mengandalkan belanja pemerintah yang proporsinya pada PDB hanya 6,72%, tentu tidak memadai. Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif agar sektor-sektor ini tumbuh ekspansif dan menyerap lapangan kerja formal. Jika kelas menengah tumbuh, tanggung jawab APBN untuk perlindungan sosial akan makin ringan," tutup Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
