Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II hingga kuartal IV 2026 diperkirakan bergerak di kisaran 4,9% sampai 5,1% secara tahunan akibat tekanan eksternal dan suku bunga tinggi, seperti dilansir dari Nasional pada Kamis (21/5/2026).
Kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% menjadi sinyal konsistensi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebelum pengumuman tersebut, pasar telah merefleksikan pengetatan moneter melalui kenaikan suku bunga SBN dan SRBI.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga SBN serta SRBI sudah terjadi sejak awal tahun sebelum penetapan BI Rate yang baru.
“Catatan saja, sebelum kenaikan BI Rate ini, suku bunga SBN dan SRBI sebenarnya sudah naik dan rupiah juga sudah melemah. Kenaikan BI Rate ini cenderung sebagai konfirmasi bagi pasar bahwa BI tetap konsisten dalam menjaga stabilitas,” ujar David Sumual, Kepala Ekonom BCA.
Menurut David, tekanan terhadap mata uang rupiah saat ini tidak hanya berasal dari faktor global. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor musiman serta persepsi pasar terhadap kondisi fiskal di dalam negeri.
“Tanpa ada perubahan signifikan pada kondisi global dan domestik, ekonomi kuartal II hingga kuartal IV akan bergerak di kisaran 4,9%-5,1% yoy,” kata David Sumual, Kepala Ekonom BCA.
Peluang kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin lagi masih terbuka hingga akhir tahun 2026 jika sejumlah faktor risiko terus berlanjut. Terdapat empat prasyarat utama yang dapat mendorong kenaikan BI Rate lanjutan, termasuk tekanan geopolitik global yang menjaga harga energi tetap tinggi dan inflasi luar negeri yang memengaruhi selisih imbal hasil.
Faktor risiko lainnya adalah dampak fenomena El Nino terhadap inflasi pangan domestik, serta inflasi akibat depresiasi rupiah yang bersifat tertinggal dan sulit turun pada beberapa produk. Impor yang memicu inflasi akibat pelemahan rupiah biasanya bertahan lebih lama pada barang-barang tertentu.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp 67 triliun serta efisiensi belanja kementerian dan lembaga dinilai memberikan dampak positif bagi ketahanan fiskal.
“Usaha pemerintah memangkas anggaran MBG dan K/L sebenarnya positif bagi ketahanan fiskal, sehingga pada akhirnya juga bisa menopang nilai tukar,” ujar David Sumual, Kepala Ekonom BCA.
