Nilai industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus angka Rp1 triliun pada 2030 seiring terjadinya pergeseran model bisnis berbasis kekayaan intelektual orisinal. Lonjakan pendapatan dari karya orisinal tersebut dilaporkan melampaui pendapatan dari jasa animasi ekspor, Selasa (19/5/2026).
Pertumbuhan sektor ini terdongkrak oleh kenaikan pendapatan berbasis original intellectual property (IP) sebesar 279,53 persen sepanjang periode 2015-2025. Fakta pencapaian tersebut dilansir dari Money berdasarkan rilis Indonesia Animation Report 2026 oleh Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI).
Riset terhadap 262 studio animasi dengan 3.448 tenaga kerja menunjukkan nilai industri animasi nasional telah mencapai Rp798,15 miar pada 2025. Angka tersebut mencerminkan kenaikan lebih dari 3,3 kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 12,86 persen per tahun.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara kementeriannya, AINAKI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS).
"Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Laporan ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing global," ujar Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.
Di balik pertumbuhan tersebut, industri ini masih menghadapi tantangan berupa persebaran studio dan tenaga kerja yang belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, terdapat kendala keterbatasan pembiayaan ekspansi global, perlindungan HKI, serta dominasi pekerja kontrak.
Ketua Umum AINAKI Daryl Wilson menyebutkan bahwa pemetaan optimal sektor jasa animasi dalam kerangka ekonomi nasional sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan ke depan.
"Data ini sangat dibutuhkan buat kita semua untuk bisa menstrategikan bersama bagaimana ke depannya," ujar Daryl Wilson, Ketua Umum AINAKI.
Pemerintah dan asosiasi diharapkan dapat memanfaatkan data persebaran kantung sumber daya manusia ini untuk menyusun program kerja yang tepat sasaran di daerah.
"Berdasarkan data pemetaan, studio Indonesia didominasi di Pulau Jawa, tetapi kita melihat dari sini kantung-kantung SDM dan pelaku industri itu ada di mana saja. Sehingga ketika pemerintah dan asosiasi bisa fokuskan dalam membuat program-program yang bisa langsung berada di daerah mereka," lanjut Daryl Wilson, Ketua Umum AINAKI.
Menanggapi tantangan ekosistem tersebut, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN Aulia Hadi menilai laporan satu dekade terakhir ini telah memberikan gambaran pertumbuhan yang sangat signifikan bagi ekonomi Indonesia.
"Industri animasi di Indonesia sudah bertumbuh di dalam laporan selama satu dekade terakhir memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Aulia Hadi, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN.
Pihaknya merekomendasikan penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat kolaboratif dan menyeluruh demi pengembangan keragaman budaya nasional.
"Rekomendasi utama dari laporan ini yakni tentang penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end to end dan juga bersifat kolaboratif. Ini menjadi sangat relevan, tentunya di sini BRIN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan keragaman di Indonesia termasuk melalui animasi," lanjut Aulia Hadi, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN.
Sementara itu, sektor akademisi menekankan bahwa perbincangan industri animasi saat ini sudah bergeser pada kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual, bukan sekadar urusan produksi.
"UDINUS bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan SDM unggul, kreatif, riset terapan, dan inovasi yang mampu mendorong industri animasi nasional naik kelas," ujar Prof. Pulung, Rektor Universitas Dian Nuswantoro.
Kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan hexahelix diharapkan dapat menjadi landasan kokoh bagi lahirnya produk animasi lokal yang kompetitif di pasar internasional.
"Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP animasi Indonesia yang berdaya saing global," lanjut Prof. Pulung, Rektor Universitas Dian Nuswantoro.
Sebagai langkah konkret, laporan merekomendasikan lima paket kebijakan strategis termasuk reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, hingga desentralisasi industri.
