PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mendesak pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terhadap rencana penerapan skema bagi hasil pertambangan yang mengadopsi model sektor minyak dan gas bumi (migas). Permintaan ini muncul seiring adanya wacana adopsi skema cost recovery maupun gross split pada industri batubara, Kamis (7/5/2026).
Dilansir dari Ekonomi, Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik antara industri pertambangan dan migas menjadi alasan utama perlunya pendalaman regulasi. Menurutnya, sektor migas memiliki risiko eksplorasi yang jauh lebih tinggi dengan kebutuhan investasi awal yang sangat masif.
Sebaliknya, industri pertambangan batubara dinilai memiliki risiko penemuan cadangan yang lebih terukur. Namun, sektor ini menghadapi kendala besar pada aspek logistik, pengelolaan lingkungan hidup, serta kerentanan terhadap volatilitas harga komoditas global yang dinamis.
Eko Prayitno menegaskan bahwa pemilihan skema fiskal nantinya tidak boleh mengabaikan keberlanjutan bisnis perusahaan. Hal ini penting agar operasional proyek strategis tetap berjalan lancar.
"Skema apa pun yang dipilih harus tetap mempertimbangkan margin yang sehat agar perusahaan dapat terus mengembangkan proyek-proyek strategis dan hilirisasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional," kata Eko Prayitno, Corporate Secretary Division Head PTBA.
Perusahaan menilai kepastian hukum menjadi faktor krusial, terutama bagi emiten yang tercatat di bursa saham. Kebijakan baru tersebut diharapkan segera diikuti oleh regulasi turunan yang mendetail guna menghindari ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan investor.
"Namun, kepastian hukum merupakan variabel krusial bagi perusahaan terbuka seperti PTBA untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan keberlanjutan operasional jangka panjang," ujar Eko Prayitno, Corporate Secretary Division Head PTBA.
PTBA juga menyoroti aspek daya saing investasi yang dipengaruhi oleh keseimbangan antara pendapatan negara dan tingkat pengembalian modal bagi pelaku industri. Beban fiskal total, termasuk royalti dan pajak, diharapkan tetap kompetitif dibandingkan dengan negara-negara produsen tambang lainnya.
Pemerintah turut didorong untuk memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang berkomitmen pada program hilirisasi. Beberapa proyek yang disoroti meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang serta proyek gasifikasi batubara.
"Kami meyakini pemerintah akan merumuskan formula yang seimbang sehingga optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai dan minat investor semakin tinggi untuk melakukan pengembangan di sektor pertambangan Indonesia," ujar Eko Prayitno, Corporate Secretary Division Head PTBA.
