Ketua DPR RI Puan Maharani memperingatkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga energi nasional akibat eskalasi konflik di Timur Tengah pada Selasa (12/5/2026). Penutupan Selat Hormuz dinilai menjadi pemicu utama yang menekan stabilitas ekonomi domestik saat ini.
Kondisi geopolitik tersebut memicu kenaikan harga barang impor yang memperberat beban operasional pada sektor transportasi, industri, hingga UMKM. Berdasarkan data Bloomberg sebagaimana dilansir dari Detik Finance, nilai tukar dolar AS pada Selasa sore mencapai level Rp 17.529.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 115 poin atau 0,66 persen dibandingkan penutupan sebelumnya. Pada pembukaan pasar pukul 09.06, posisi mata uang Amerika Serikat tersebut sudah berada di angka Rp 17.487 dengan kenaikan 73 poin.
"Kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional," jelas Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V tahun Sidang 2025-2026, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Puan mendesak pemerintah dan Bank Indonesia segera melakukan langkah antisipasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari guncangan eksternal. Menurutnya, proteksi terhadap stabilitas keuangan harus dipersiapkan secara matang hingga beberapa tahun mendatang.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," tuturnya.
Hambatan logistik di Selat Hormuz juga diidentifikasi sebagai faktor yang mengganggu rantai pasok global dan distribusi barang di dalam negeri. Puan menyebutkan bahwa gangguan tersebut berdampak langsung pada biaya distribusi yang semakin mahal.
"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," kata Puan.
DPR RI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap mitigasi arus modal asing keluar dan pengendalian harga kebutuhan pokok oleh otoritas terkait. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak ekonomi terhadap masyarakat kelas bawah.
"Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tutup Puan.
