Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatalkan aktivasi dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund (BSF) dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (11/5/2026). Langkah ini diambil lantaran kondisi ekonomi nasional dinilai tetap stabil dan belum memerlukan instrumen penanganan krisis khusus seperti BSF.
Pembatalan ini merupakan perubahan rencana dari pernyataan sebelumnya pada Rabu (6/5) yang sempat mencanangkan penggunaan BSF untuk menjaga pasar surat utang dari guncangan investor asing. Dilansir dari Suara, pemerintah kini memilih untuk mengoptimalkan manajemen kas serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna menjaga stabilitas harga Surat Berharga Negara (SBN).
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa instrumen BSF pada dasarnya dirancang sebagai penyangga utama ketika negara benar-benar menghadapi situasi krisis ekonomi.
"Mungkin belum kami aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis, baru kita panggil semuanya. Ini kan enggak krisis," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan menilai pemanfaatan instrumen internal kementerian sudah mencukupi untuk mengendalikan harga obligasi di pasar sekunder tanpa perlu melibatkan lembaga eksternal seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Indonesia Investment Authority (INA).
"Kita kelola kas saja supaya bond lebih stabil. Yang kita pakai bisa SAL, bisa kas kita. Jadi, nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif, dia akan seperti perbendaharaan di sektor swasta," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.
Keputusan mengandalkan kas internal ditujukan untuk menekan kenaikan imbal hasil (yield) yang dipicu oleh arus keluar modal asing dalam beberapa bulan terakhir. Melalui strategi pembelian kembali (buyback) SBN menggunakan dana SAL, pemerintah berupaya mencegah kerugian modal bagi investor dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar keuangan domestik.
