Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk membekukan semua instrumen perpajakan baru hingga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai angka 6 persen. Kebijakan ini diambil bersamaan dengan perombakan delapan pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Selasa (12/5) untuk memulihkan kepercayaan pasar.
Langkah moratorium pajak ini bertujuan memberikan ruang bagi sektor swasta agar pemulihan ekonomi tidak terhambat oleh beban pungutan tambahan. Selain pembekuan pajak, perombakan pejabat di lingkungan DJP menyasar kantor-kantor strategis, termasuk kantor wajib pajak besar dan perusahaan terbuka, guna memperketat pengawasan fiskal.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, memberikan penilaian bahwa dalam situasi saat ini, penambahan pajak baru memang seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.
"In the current conditions, adding new taxes should not be a priority. The main focus must be directed at increasing the effectiveness of revenue from the existing system, especially through increased tax compliance," ujar Fakhrul Fulvian, Chief Economist at Trimegah Sekuritas Indonesia.
Fakhrul menambahkan bahwa tantangan nyata pemerintah saat ini bukan terletak pada besaran tarif pajak, melainkan pada celah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas fiskal.
"taxes are ultimately not just about rates, but about trust. Without trust, fiscal instruments will not work optimally," kata Fakhrul Fulvian, Chief Economist at Trimegah Sekuritas Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rotasi delapan pejabat Eselon II dan III dilakukan setelah terdeteksi adanya pola restitusi atau pengembalian pajak dalam jumlah besar yang dinilai tidak bertanggung jawab.
"We detected who had the largest refunds. So, we rotated them so they understand that granting refunds must be more responsible in the future," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penegasan ini disampaikan Purbaya saat melantik para pimpinan pajak yang baru, sembari mengingatkan bahwa setiap tindakan pejabat pajak berdampak langsung pada reputasi negara dan Presiden.
"Do not forget, you represent the state. If there is a mistake or an unwise action, the impact goes straight to the country, and even to the President. That is what we must guard," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Melalui kebijakan ini, Kementerian Keuangan menggeser fokus dari kuantitas melalui pungutan baru menjadi penguatan integritas sistem perpajakan yang sudah ada. Purbaya memperingatkan bahwa kinerja pajak yang tidak optimal merupakan ancaman langsung bagi posisi fiskal Indonesia secara keseluruhan sebagaimana dilaporkan oleh Investortrust.id.
