Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar praktik manipulasi dokumen nilai perdagangan ekspor oleh sepuluh perusahaan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil terbesar di Indonesia. Temuan penipuan harga jual tersebut diungkapkan dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta pada Jumat (22/5/2026).
Aksi curang ini terdeteksi setelah Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan indikasi penomoran faktur yang lebih rendah kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara kemudian menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk mengusut tuntas laporan pembungkusan data komoditas tersebut. Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan acak pada tiga pengapalan dari sepuluh produsen CPO raksasa tersebut.
Hasil pemeriksaan acak menunjukkan adanya selisih nilai yang sangat tajam, yakni mencapai 57 persen lebih rendah dibandingkan data yang tercatat di negara tujuan pengiriman. Berdasarkan laporan media epaper.mediaindonesia.com, komoditas yang dikirim ke Amerika Serikat sering kali transit terlebih dahulu melalui perusahaan perantara milik mereka sendiri di Singapura sebelum menuju negara tujuan akhir.
“Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Keuangan mencatat penyusutan nilai transaksi yang dilaporkan ke pemerintah Indonesia hanya berkisar setengah dari harga penjualan riil yang dikirim Singapura ke Amerika Serikat. Bahkan terdapat kasus ekstrem di mana nilai ekspor di dalam negeri tertulis 1,43 juta dolar AS, namun melonjak hingga 4 juta dolar AS di negara tujuan.
“Ada yang lebih gila lagi, satu perusahaan lagi, di sini ekspor US$1,43 juta. Di sana (impor) US$4 jutaan. Berubah harganya 200%. Kita m....
Manipulasi ini berimbas langsung pada pemangkasan setoran wajib untuk kas negara. Menurut laporan CNBC Indonesia, devisa hasil ekspor tersebut justru diparkir oleh para pengusaha di luar negeri.
“Harganya dimainin lebih rendah dibandingkan dari harga dijual atau kadang-kadang volume diturunkan. Jadi mereka bisa dibilang sebagian diselundupkanlah. Jadi habis itu beliau nanya ke saya, coba kamu pelajari,” beber Purbaya Yudhi Sadewa saat menjelaskan instruksi dari Presiden.
Skema pemeriksaan acak membuktikan jalur distribusi logistik luar negeri sengaja dimanfaatkan untuk menyembunyikan profit riil komoditas sawit nasional.
“Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya ekspor ke AS nggak langsung, mereka lewat pedagang perantara di Singapura,” kata Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan.
Penyimpangan pencatatan ini secara otomatis memotong potensi penerimaan pajak penghasilan dan bea keluar secara signifikan.
“Pedagang perantara perusahaannya dia juga. Harga ke Singapura, setengah dari harga dari Singapura ke Amerika,” ungkap Purbaya Yudhi Sadewa terkait kepemilikan ganda jaringan agen tersebut.
Dampak langsung dari aksi underinvoicing ini membuat pendapatan fiskal tergerus drastis dari estimasi yang seharusnya masuk.
“Jadi saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya. Pajak pendapatan juga separohnya. Devisa lebih sedikit dan parkir di luar negeri,” tukas Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah menilai celah kebocoran pada otoritas kepabeanan menjadi pemicu utama langgengnya praktik ini, sehingga memerlukan restrukturisasi total sistem tata kelola ekspor.
“Jadi Pak Presiden pikir, ya sudah kita beresin aja sekalian. Kita buat badan pengekspor, namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Semua ekspor hanya bisa lewat situ. Yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia,” ujarnya mengenai pembentukan badan baru tersebut.
Penyentralan pintu niaga internasional melalui institusi tunggal ini diproyeksikan mampu mendongkrak pemasukan keuangan negara hingga dua kali lipat untuk membiayai sektor publik.
“With approach seperti itu, yang tadinya under invoicing hilang. Untuk saya saya untung, income saya bisa naik 2 kali lipat. Mungkin lebih. Karena dari income tax, penghasilan lain-lain, export tax. Yang penting barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Uang saya lebih banyak, bisa dipakai untuk program pemerintah, termasuk pendidikan dan pembangunan di daerah,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa.
