Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemberhentian dua pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa, 5 Mei 2026, menyusul temuan ketidakakuratan data pencairan restitusi pajak yang membengkak signifikan. Langkah tegas ini diambil setelah otoritas melakukan investigasi internal terhadap lima pejabat dengan volume pengembalian pajak tertinggi.
Purbaya menjadwalkan pelantikan pejabat baru untuk mengisi posisi tersebut pada Rabu, 6 Mei 2026. Keputusan ini merupakan respons atas realisasi restitusi pajak tahun 2025 yang mencapai Rp361,15 triliun, atau melonjak 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang dinilai tidak terkendali dan menyimpang dari proyeksi awal.
"Besok akan kita umumkan. Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026) sebagaimana dilansir dari DDTCNews.
Menkeu menegaskan keseriusannya dalam menangani masalah ini karena aliran dana keluar melalui mekanisme restitusi dianggap telah melewati batas kewajaran. Penelusuran dilakukan secara intensif terhadap para staf yang bertanggung jawab atas pelaporan potensi pengembalian pajak tersebut.
"I'm serious banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot," kata Purbaya, kemarin.
Purbaya menjelaskan bahwa terdapat disparitas yang sangat besar antara laporan yang disampaikan staf dengan realisasi di lapangan pada akhir tahun lalu. Ia merasa mendapatkan informasi yang salah terkait potensi restitusi yang seharusnya dibayarkan negara kepada wajib pajak.
"Tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar, padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang sedikit, mereka ini staf saya. Pada akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat dari yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," ujar Purbaya dikutip dari DDTCNews.
Dalam keterangan tambahan di kantornya yang dilaporkan CNBC Indonesia, Purbaya menekankan bahwa tindakan ini merupakan wewenang penuh menteri untuk menjaga kredibilitas institusi. Ia tidak ingin kesalahan data serupa terulang kembali di masa depan.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Selain investigasi internal, Kementerian Keuangan juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap restitusi periode 2016-2025. Salah satu sorotan utama adalah restitusi pada industri batu bara yang menyebabkan beban negara membengkak.
"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucap Purbaya.
Berdasarkan informasi dari koran.tempo.co, pencopotan ini dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah kebocoran restitusi pajak yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Identitas pejabat baru yang akan menggantikan posisi tersebut baru akan dibuka ke publik saat prosesi pelantikan berlangsung esok hari.
