Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadwalkan pelantikan dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (6/5/2026) guna mengisi posisi strategis yang kosong. Langkah ini diambil setelah adanya pencopotan pejabat tinggi akibat persoalan ketidakakuratan data restitusi pajak di kementerian tersebut.
Kepastian mengenai pengisian jabatan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Purbaya di Jakarta pada Selasa (5/5/2026), sebagaimana dilansir dari Money. Meski demikian, rincian mengenai identitas sosok yang akan dilantik maupun posisi spesifik yang akan ditempati masih dirahasiakan oleh pihak kementerian.
"Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebijakan perombakan organisasi ini merupakan buntut dari temuan ketidakberesan dalam manajemen restitusi pajak. Purbaya sebelumnya telah memerintahkan investigasi internal yang menyasar sejumlah pejabat yang memiliki kaitan langsung dengan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi melakukan restitusi. Hari ini dua akan saya copot," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menekankan bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar persoalan nominal restitusi yang besar. Fokus utama dari evaluasi ini adalah integritas dan akurasi informasi yang dilaporkan kepada pimpinan kementerian, yang dianggap bermasalah.
Investigasi internal tersebut berjalan terpisah dari proses audit menyeluruh terhadap restitusi periode 2016-2025 yang kini tengah ditangani oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit eksternal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara lebih lanjut.
"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
