Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui pengalokasian anggaran insentif kendaraan listrik pada Juni 2026 sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak mentah dunia. Kebijakan ini diambil menyusul proyeksi konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mengancam stabilitas energi global.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, keputusan tersebut menandai perubahan sikap Purbaya yang sebelumnya enggan memberikan stimulus bagi sektor industri tersebut. Ia menilai desain negosiasi AS terhadap Iran berpotensi ditolak sehingga peperangan diprediksi tidak akan usai dalam waktu dekat.
"Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun. Setelah saya ke AS, saya pelajari cara AS melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan ditolak oleh Iran, hitungan saya ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Pemerintah berupaya melakukan intervensi kebijakan guna mengubah pola konsumsi energi masyarakat. Tanpa adanya peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik, beban impor negara dipastikan membengkak seiring meningkatnya konsumsi dan harga komoditas energi di pasar internasional.
"Konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan?" tutur Purbaya.
Pemanfaatan listrik di dalam negeri dianggap sebagai solusi efektif mengingat adanya kelebihan pasokan yang signifikan. Purbaya mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 30 persen kapasitas produksi listrik nasional yang tidak terpakai namun biayanya tetap harus ditanggung oleh negara.
"Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tetapi nggak dipakai. Kalau saya nggak salah ingat ya. Yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya," ujar Purbaya.
Menteri Keuangan awalnya memperkirakan ketegangan geopolitik tersebut akan mereda pada September 2026 bertepatan dengan momentum pemilihan umum di Amerika Serikat. Namun, dinamika terbaru menunjukkan adanya kemungkinan eskalasi konflik yang lebih lama dari estimasi semula.
"Bisa saja jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat terus. Tetapi dalam jangka beberapa bulan ke depan, ini saya akan menghemat itu," ucap Purbaya.
