Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam menyusul keberatan dari investor asal China di Jakarta pada Selasa (12/5/2026). Penegasan ini merespons keluhan Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan devisa hasil ekspor dan rencana kenaikan royalti mineral.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah merancang penyesuaian aturan royalti untuk sektor pertambangan yang menjadi poin keberatan para pengusaha asal Negeri Tirai Bambu tersebut. Dilansir dari Money, Purbaya menilai rencana kebijakan tersebut wajar karena menyangkut kepemilikan komoditas dalam negeri.
“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Purbaya menekankan bahwa para pemodal mancanegara memiliki kebebasan untuk menentukan lokasi investasi mereka jika merasa aturan di tanah air tidak sejalan dengan visi bisnis mereka. Kendati demikian, ia memastikan rencana pemungutan tambahan tersebut belum diimplementasikan secara resmi.
“Kalau yang lainnya mau pindah-pindah saja, cari mineralnya di tempat mana,” katanya.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa poin yang diprotes tersebut masih berupa draf kebijakan yang sedang diproses oleh kementerian terkait.
“Belum ada, belum dikenakan, kan baru rencana,” ujarnya.
Mengenai regulasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), Purbaya mengeklaim sudah terdapat mekanisme pengecualian bagi korporasi tertentu. Ia menyebut kebijakan ini seharusnya tidak memberatkan bagi investor China, terutama bagi mereka yang tidak mengandalkan pendanaan domestik.
“Kalau perusahaan yang enggak pinjam uang di Indonesia, setahu saya ada pengecualiannya,” kata dia.
Selain menjawab keluhan investor, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia justru telah melayangkan nota keberatan serupa kepada pihak China terkait legalitas operasional perusahaan mereka di wilayah Indonesia.
“Saya juga sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang melakukan bisnis enggak legal. Saya minta diperbaiki, dan mereka janji akan memperingatkan,” tuturnya.
Purbaya memandang dinamika yang terjadi merupakan bagian dari hubungan ekonomi dua arah yang lumrah dalam kerja sama internasional.
“Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata dia.
Sebelumnya, China Chamber of Commerce mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi kritik tajam terhadap iklim investasi di Indonesia. Mereka menyoroti masalah penegakan hukum yang dinilai berlebihan serta birokrasi yang sangat ketat.
“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” ungkap Kamar Dagang China dalam suratnya yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2026).
