Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menggulirkan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty selama masa jabatannya pada Selasa (12/5/2026). Kebijakan ini hanya akan berubah jika terdapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Langkah peniadaan program pengampunan pajak ini diambil karena adanya potensi area abu-abu yang dapat menjerat aparat pajak dalam persoalan hukum di masa depan. Berdasarkan laporan dari Money, bendahara negara tersebut ingin memastikan setiap proses perpajakan berjalan secara transparan dan memiliki kepastian hukum.
“Saya bilang, kecuali ada perintah dari Presiden, saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi menteri,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penolakan terhadap tax amnesty didasari oleh kekhawatiran Purbaya mengenai ruang interpretasi yang luas dalam pelaksanaannya. Menurutnya, ketidakjelasan aturan sering kali membuat petugas pajak menjadi objek pemeriksaan hukum bertahun-tahun setelah program tersebut berakhir.
“Karena selalu ada grey area. Setelah selesai bertahun-tahun, yang diperiksa orang pajak. Saya ingin melindungi teman-teman di pajak,” katanya.
Optimalisasi penerimaan negara kini diarahkan pada perbaikan sistem perpajakan yang sudah ada ketimbang membuka program pengampunan baru. Purbaya menilai meski tax amnesty dapat mendongkrak penerimaan jangka pendek, risikonya terhadap kepercayaan publik jauh lebih besar.
“Kalau kepercayaan hilang, memperbaikinya jauh lebih sulit,” ucapnya.
Purbaya menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tetap disiplin dan menjaga integritas institusi dalam menjalankan tugas. Ia memberikan peringatan bahwa posisi pegawai pajak sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi dan sosial masyarakat.
Seluruh pegawai pajak diminta untuk tidak mengambil inisiatif kebijakan sendiri yang berada di luar arahan resmi pemerintah. Fokus utama DJP saat ini adalah memperkuat penerimaan negara sambil terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas.
“Kita tidak hanya memungut pajak. Kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak,” tandas Purbaya Yudhi Sadewa.
