Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis dengan mengaktifkan kembali Dana Stabilisasi Obligasi atau Bond Stabilization Fund (BSF). Langkah ini diambil guna memperkuat posisi nilai tukar Rupiah di pasar keuangan global.
Dilansir dari Suara, instrumen ini merupakan dana cadangan khusus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN). Keberadaan BSF menjadi krusial saat terjadi tekanan masif akibat pelarian modal asing yang berisiko memicu krisis.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sumber pendanaan untuk mengaktifkan BSF ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjalin koordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI).
Selain melibatkan bank sentral, Kementerian Keuangan juga akan mengerahkan special mission vehicle (SMV) atau lembaga-lembaga di bawah naungannya. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan memastikan harga obligasi negara tetap terkendali.
"Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan barang sentral. Tapi dananya ada. Kalau fund betulan kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain (Kementerian) Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Keuangan. Itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu jadi bukan SAL saja," kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalisir pengaruh investor asing terhadap surat utang negara. Purbaya menekankan pentingnya menjaga agar pasar obligasi tidak mudah mengalami fluktuasi tajam akibat sentimen eksternal.
"Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat saja supaya bondnya, marketnya relatif stabil. Kangan gampang digoyang oleh investor asing, itu saja," ujar Menkeu.
Meskipun dana telah disiapkan, proses pembelian kembali atau buyback obligasi pemerintah diperkirakan tidak akan menguras banyak anggaran. Hal ini dikarenakan volume modal asing yang keluar dari pasar domestik saat ini dinilai tidak terlalu besar.
"kalau dilihat volume-nya yang keluar selama ini kelihatannya enggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita," tutur Purbaya.
Instrumen Bond Stabilization Fund sebenarnya bukanlah hal baru dalam sistem keuangan Indonesia. Namun, fasilitas ini sebelumnya tidak dioperasikan secara aktif dalam kurun waktu yang cukup lama.
"Bukan hal yang baru, tapi enggak pernah dijalanin. Artinya ada, tapi mati. Sebetulnya sudah ada, tapi mati. Saya mau hidupin aja," tutur Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu memberikan penegasan bahwa instrumen ini berbeda dengan Bond Stabilization Framework milik Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Framework milik KSSK hanya digunakan dalam situasi krisis yang luar biasa.
Keputusan menghidupkan kembali dana stabilisasi ini dipicu oleh tren kenaikan yield atau imbal hasil obligasi pemerintah sejak awal tahun 2026. Data menunjukkan yield sempat berada di level 5,9 persen saat pemerintah menyuntikkan dana ke perbankan.
Namun, angka tersebut terus merangkak naik menjadi 6,1 persen hingga menyentuh level 6,7 persen saat ini. Kenaikan yield secara terus-menerus berdampak langsung pada penurunan harga obligasi di pasar sekunder.
"Kalau bond jatuh apa? Asing yang punya bond di sini kan ada capital loss. Ada di sana aturan-aturan di lembaga investasi itu. Kalau loss sekian, musti potong sekian. Jadi itu memicu pelemahan nilai tukar," kata Purbaya menjelaskan keterkaitan harga obligasi dengan Rupiah.
Pemerintah berupaya membendung pelemahan nilai tukar dengan menjaga stabilitas harga obligasi tersebut. Dengan harga yang terjaga, diharapkan investor asing tidak melakukan aksi jual yang bisa memicu keluarnya modal dari Indonesia.
"Belum tahu, tapi kita akan koordinasi dengan bank sentral. Saya akan coba bantu Rupiah dengan cara saya sendiri," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
