Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat iklim investasi nasional. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi kanal Debottlenecking di bawah Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Dilansir dari Detik Finance, Purbaya mengumpulkan para duta besar negara sahabat serta asosiasi bisnis internasional untuk mensosialisasikan program tersebut. Upaya ini bertujuan memangkas berbagai hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.
Saluran aduan dalam kanal Debottlenecking menjadi strategi utama pemerintah untuk menjaga kepercayaan para investor. Dengan menyerap keluhan langsung dari lapangan, pemerintah berencana melakukan perbaikan regulasi yang lebih tepat sasaran.
"Saya mendengarkan dari sektor swasta apa masalah mereka dan kami menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya kami juga akan memperbaiki regulasi sesuai dengan itu. Jadi menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kami menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa kementeriannya rutin menggelar sidang setiap pekan untuk membedah kasus yang dialami pengusaha. Fokus utamanya adalah menyelesaikan satu hingga dua kendala bisnis secara konkret agar iklim investasi membaik dalam satu tahun ke depan.
Data operasional menunjukkan sejak dibuka pada 16 Desember 2025, layanan ini telah menerima total 142 pengaduan. Sebanyak 83 laporan telah dibahas secara transparan, sementara 45 aduan di antaranya diklaim telah berhasil diselesaikan oleh tim satgas.
"Dengan ini saya memastikan mekanisme yang efektif dan efisien untuk memfasilitasi kekhawatiran investor tentang perizinan dan proses yang lancar terkait kekhawatiran investor mengenai investasi dan bisnis mereka di Indonesia," tutur Purbaya.
Dorongan Partisipasi Sektor Swasta
Pemerintah secara terbuka mengundang investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan jaminan penghapusan hambatan. Purbaya menjanjikan respons cepat terhadap setiap kendala perizinan yang dihadapi oleh para pengusaha internasional.
"Jadi para duta besar, pengusaha yang menghadiri pertemuan ini, jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis Anda di negara ini, beri tahu kami. Kami akan memastikan bahwa kami akan menghilangkan hambatan tersebut sesegera mungkin. Mungkin dalam satu atau lebih proses, tetapi kami pasti akan menghilangkannya," janji Purbaya.
"Dengan ini saya mendorong semua investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi dengan percaya diri di negara Indonesia yang menjanjichen ini," tambahnya.
Peningkatan peran swasta dianggap krusial mengingat belanja pemerintah hanya menyumbang 10 persen terhadap struktur ekonomi nasional. Sebaliknya, sebesar 90 persen roda ekonomi Indonesia digerakkan oleh kontribusi sektor swasta.
"Tanpa partisipasi sektor swasta yang signifikan, hampir mustahil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, sementara kita tahu bahwa target kita adalah 8% pada tahun 2029. Oleh karena itu kami memahami bahwa kita perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita. Memiliki iklim bisnis yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita," jelas Purbaya.
