Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memeriksa fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) PT Graha Segara di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026), guna mengatasi kemacetan logistik. Langkah ini diambil setelah adanya keluhan dari pelaku usaha mengenai tertahannya ribuan kontainer yang mengganggu pasokan bahan baku industri.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama. Dilansir dari Detik Finance, penumpukan dokumen dan kontainer di kawasan pelabuhan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan sejak beberapa hari sebelumnya dengan jumlah mencapai sekitar 3.000 dokumen untuk 3.100 kontainer.
"Jadi, saya ke sini hari ini untuk mengetahui dan menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time," kata Purbaya.
Upaya perbaikan saat ini telah berjalan dan berhasil menurunkan jumlah dokumen yang tertahan menjadi 2.500 unit. Purbaya menegaskan perlunya percepatan operasional dengan penambahan personel agar ritme kerja berjalan penuh guna mengembalikan situasi ke kondisi normal.
"Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Pertama, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini," jelas Purbaya.
Lonjakan aktivitas impor pada April 2026 diduga menjadi pemicu utama terjadinya penumpukan tersebut. Pemerintah berkomitmen mengantisipasi kendala logistik ini dengan menyiapkan opsi mutasi personel dari pelabuhan di daerah lain jika arus barang terus meningkat.
"Katanya begitu impor yang tinggi di bulan April. Jadi, kalau itu sih bagus tapi kita harus siap nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang disini, kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, atau Semarang, Banten," terang Purbaya.
Di sela peninjauan, pemeriksaan fisik barang dilakukan secara acak pada salah satu kontainer untuk memastikan kesesuaian isi dengan dokumen pelaporan. Komoditas yang diperiksa mencakup bahan baku kulit, komponen blender, matras karet, hingga marmer.
"Saya nggak lihat satu-satu, tapi saya lihat ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana yang numpuk ya, tapi yang saya lihat tadi ada bahan baku kulit, onderdil blender, ada lagi matras karet, yang terakhir marmer. sejenis itu lah. Yang itu bukan menumpuk, saya nggak tahu itu yang numpuk apa nggak," beber Purbaya.
Pemerintah selanjutnya akan memperdalam pemeriksaan nilai barang guna mencegah praktik pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari aslinya. Proses pengawasan ke depan direncanakan bakal mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI.
