Anggaran belanja pemerintah pusat telah terserap sebesar Rp 826 triliun atau mencapai 26,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 3.149,7 triliun hingga 30 April 2026.
Catatan penyerapan tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 51,1 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang tertahan di angka Rp 546,7 triliun, sebagaimana dilansir dari Money.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ritme penyaluran anggaran agar stimulus ekonomi dapat dirasakan secara konsisten oleh masyarakat sepanjang tahun berjalan.
“Jadi, kami ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Secara mendetail, penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga (K/L) memimpin dengan realisasi sebesar Rp 400,5 triliun atau memakan porsi 26,5 persen dari total pagu sebesar Rp 1.510,5 triliun.
Lonjakan belanja K/L yang tumbuh 57,9 persen ini dipicu oleh pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Komponen belanja pegawai mencatatkan realisasi Rp 126,9 triliun atau 35,4 persen dari target APBN, tumbuh 24,4 persen karena adanya pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta pembayaran THR ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.
Sementara itu, belanja barang melonjak signifikan hingga 130 persen menjadi Rp 164,2 triliun, didorong pelaksanaan program MBG senilai Rp 75 triliun, insentif biodiesel Rp 9,2 triliun, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 4,8 triliun.
Sektor infrastruktur dan logistik juga mendapat sokongan melalui belanja modal yang terealisasi sebesar Rp 52,6 triliun atau tumbuh 43,6 persen dari tahun lalu.
Dana modal tersebut disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 12 triliun, Polri Rp 19,5 triliun, Kejaksaan Rp 4 triliun, dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp 10,8 triliun.
Penyaluran jaring pengaman sosial melalui belanja bansos tercatat mencapai Rp 56,7 triliun atau 34,9 persen dari pagu APBN, tumbuh 30,2 persen secara tahunan.
Alokasi bansos ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 12,9 triliun untuk 9,7 juta keluarga, Kartu Sembako Rp 16,7 triliun untuk 17,5 juta keluarga, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp 15,4 triliun bagi 96,7 juta jiwa.
Sektor pendidikan turut menerima penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa serta KIP Kuliah senilai Rp 8,1 triliun yang dialokasikan bagi 863,3 ribu mahasiswa.
