Kementerian Keuangan melaporkan lonjakan drastis pada realisasi subsidi dan kompensasi yang mencapai angka Rp118,7 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 266,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dilansir dari Suara pada Senin (4/5/2026).
Pemerintah merinci bahwa dari total realisasi tersebut, alokasi untuk subsidi menyerap dana sebesar Rp52,2 triliun. Sementara itu, beban untuk dana kompensasi tercatat membengkak secara signifikan hingga menyentuh angka Rp66,5 triliun.
"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP (Indonesian Crude Price), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kemenkeu dalam laporan APBN KITA.
Lonjakan beban anggaran ini dipicu oleh tensi geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Selain faktor eksternal, kenaikan volume konsumsi energi di dalam negeri turut memberikan tekanan besar pada kas negara.
Data menunjukkan realisasi subsidi BBM mencapai 3,17 juta kilo liter atau tumbuh 9,2 persen dari posisi Maret tahun lalu sebesar 2,90 juta kilo liter. Konsumsi LPG 3 kg juga naik 3,8 persen menjadi 1.419 juta kilogram, dibarengi pertumbuhan pelanggan listrik bersubsidi sebesar 2,4 persen menjadi 42,9 juta pelanggan.
Di sektor non-energi, subsidi pupuk mengalami pertumbuhan 13,6 persen dengan total distribusi 1,9 juta ton. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan tren serupa dengan jumlah debitur yang kini mencapai 1,1 juta orang.
Pemerintah menegaskan kesiapan dalam mengelola risiko keuangan negara meski di tengah fluktuasi harga energi global yang tidak menentu.
"Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi, termasuk pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022," tegas Kemenkeu.
