Wacana pengaktifan kembali instrumen Bond Stabilization Fund (BSF) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diproyeksikan mampu memitigasi fluktuasi tajam pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) saat terjadi kepanikan investor. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menahan lonjakan yield akibat aksi jual teknis pada Jumat (8/5/2026).
Langkah stabilisasi tersebut dipandang efektif untuk menciptakan pembeli siaga saat harga obligasi terkoreksi sebagaimana dilansir dari Money. Meski demikian, instrumen ini dianggap bukan solusi jangka panjang jika persoalan mendasar ekonomi domestik belum terselesaikan secara struktural.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa BSF bekerja dengan mengintervensi pasar saat likuiditas mengering. Saat ini, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun terpantau berada pada level 6,701 persen hingga 6,822 persen.
"BSF dapat menurunkan yield SBN secara sementara jika tekanan pasar berasal dari aksi jual teknis, kekeringan likuiditas, atau kepanikan portofolio jangka pendek," ujar Syafruddin, Ekonom Universitas Andalas.
Indikator risiko Indonesia saat ini dinilai masih terkendali dengan angka credit default swap (CDS) lima tahun di posisi 90,042 basis poin. Sementara itu, CDS untuk tenor 10 tahun tercatat berada di kisaran 142,791 basis poin.
"BSF efektif sebagai alat stabilisasi, bukan obat struktural," katanya Syafruddin, Ekonom Universitas Andalas.
Syafruddin memberikan catatan bahwa intervensi yang terlalu agresif berisiko menimbulkan distorsi pasar. Hal ini dikhawatirkan dapat menyamarkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya di mata para pelaku pasar.
"BSF harus meredam volatilitas berlebihan, bukan menutupi risiko fiskal," ujarnya Syafruddin, Ekonom Universitas Andalas.
Terdapat pula potensi munculnya moral hazard jika investor asing merasa pemerintah akan selalu menjamin harga SBN. Tanpa aturan aktivasi yang ketat, kebijakan ini dikhawatirkan justru akan melindungi keuntungan para spekulan di pasar sekunder.
"Jika pemerintah hanya menahan yield tanpa memperbaiki akar risiko, APBN akan membayar biaya lebih mahal pada masa depan melalui bunga utang, subsidi, dan pelemahan kepercayaan investor," kata dia Syafruddin, Ekonom Universitas Andalas.
Sinergi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi dana stabilisasi ini. Koordinasi ketat dengan Bank Indonesia diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam menjaga nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar.
"Pemerintah dan BI perlu menyampaikan kerangka bersama: siapa membeli, kapan membeli, tenor apa yang menjadi sasaran, dan kapan intervensi dihentikan," ucapnya Syafruddin, Ekonom Universitas Andalas.
