Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat melemah hingga menyentuh level Rp 17.663, namun pemerintah menyatakan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat. Kondisi penurunan mata uang ini memicu berbagai respons dari jajaran pemerintah hingga pengamat ekonomi, seperti dilansir dari Nasional.
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tanggapan mengenai situasi ekonomi terkini saat berada di Nganjuk pada Sabtu (16/5/2026). Ia menyatakan masyarakat yang berada di pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
"Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, enggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar dibilang kan. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri hayo siapa ini?" ujar Prabowo, Presiden RI.
Kepala Negara juga menambahkan penegasan mengenai ketahanan serta kekuatan fundamental ekonomi nasional yang dinilai mampu menghadapi gejolak global.
"Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat," sambung Prabowo, Presiden RI.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan imbauan di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu (13/5/2026) agar publik tidak panik menghadapi fluktuasi nilai tukar. Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada saat ini.
"Enggak (perlu panik). Karena pondasi ekonomi kita bagus, kita tahu betul kelemahan kita di mana, dan bisa kita betulin," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Menkeu juga membandingkan situasi keuangan saat ini dengan krisis moneter yang pernah melanda Indonesia pada masa lalu.
"Kita enggak akan sejelek kayak tahun '98 lagi, enggak akan jelek malah. Dengan pondasi ekonomi yang kuat enggak terlalu sulit sebetulnya," tegas Purbaya, Menteri Keuangan.
Terkait otoritas moneter, Menkeu menyerahkan penanganan teknis mata uang kepada bank sentral dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk memberikan dukungan.
"Ya itu anda tanya Bank Sentral saja, mereka yang berwenang. Tapi saya yakin mereka bisa kendalikan. Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," imbuh Purbaya, Menteri Keuangan.
Penurunan nilai tukar ini mencatatkan rekor terlemah baru dengan posisi kurs dolar menyentuh angka Rp 17.600 per Jumat (15/5/2026). Sebelumnya, ketika angka berada di posisi Rp 17.424 per 5 Mei 2026, Bank Indonesia telah merumuskan tujuh langkah taktis guna memperkuat stabilitas moneter.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa langkah tersebut meliputi intervensi pasar valas, penarikan modal asing via Sekuritas Rupiah BI, hingga pembelian Surat Berharga Negara. Langkah pengawasan juga diperketat bagi lembaga keuangan yang melakukan transaksi dolar dalam volume besar.
"Peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang kami lihat aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Perry Warjiyo mengutarakan optimismenya dalam pertemuan di Istana, Jakarta pada Selasa (5/5/2026) malam bahwa kondisi rupiah saat ini sudah berada di bawah nilai yang seharusnya.
“Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Gubernur BI kemudian memaparkan faktor eksternal dan musiman seperti tingginya harga minyak dunia serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang memicu tekanan jangka pendek.
"Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dolar yang menguat," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Dari sisi komunikasi publik, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro memberikan catatan pada Senin (18/5/2026) mengenai narasi yang disampaikan elite politik. Verdy menilai masyarakat di desa tetap merasakan dampak penguatan dolar melalui kenaikan harga komoditas produksi.
"Padahal masyarakat desa tetap terdampak oleh penguatan dolar melalui kenaikan harga pupuk, logistik, pangan, hingga biaya produksi sehari-hari," jelas Verdy Firmantoro, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya.
Verdy menilai penjelasan dari Menkeu memberikan rasa optimisme kepada publik, namun pemerintah tetap perlu memaparkan data pendukung secara lebih terperinci.
"Saya melihat pernyataan Menkeu Purbaya yang menegaskan Indonesia tidak akan seperti 1998 memang relatif menjadi pernyataan pemerintah yang memberikan optimistisme, tetapi optimisme itu perlu diberi dasar penjelasan yang lebih utuh," katanya Verdy Firmantoro, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya.
Pengamat tersebut mengingatkan pentingnya keselarasan logika komunikasi antara elite politik dan publik agar tidak memicu ketidakpercayaan di era digital.
"Jika logika komunikasi elite dianggap tidak selaras dengan logika publik, menyebabkan distrust mudah muncul," ucap Verdy Firmantoro, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya.
Ia menggarisbawahi tiga aspek krusial dalam menghadapi tekanan ekonomi, yaitu pemenuhan aspek kejujuran, empati, serta kejelasan arah kebijakan dari negara.
"Pada intinya, komunikasi pemerintah yang efektif bukan komunikasi yang sekadar mengatakan 'semua baik-baik saja', tetapi komunikasi yang mampu membuat publik merasa negara memahami masalah, menjelaskan situasi secara rasional, and menunjukkan langkah konkret yang sedang dilakukan," imbuh Verdy Firmantoro, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya.
