Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh mengalami keterlambatan akibat kendala administrasi pada Jumat (15/5/2026). Meskipun keputusan restrukturisasi telah disepakati sejak satu bulan lalu, penyelesaian dokumen formal masih berjalan lambat di tingkat kementerian.
Dilansir dari Suara, lambatnya birokrasi ini menjadi perhatian serius karena pemerintah harus segera merapikan skema pembayaran sebelum berhadapan dengan pihak kreditur. Koordinasi intensif sebenarnya telah dilakukan antara Kementerian Keuangan dengan Danantara untuk memastikan seluruh prosedur hukum terpenuhi dengan tepat.
Purbaya menekankan bahwa secara substansi, kesepakatan antara pihak-pihak terkait sudah mencapai titik temu. Namun, ia menyayangkan durasi pengurusan dokumen yang tidak secepat koordinasi kebijakan di tingkat pimpinan.
"Di whoosh itu keputusannya sudah sebulan lebih tuh. Saya juga heran. Kenapa prosesnya lambat. Iya, betul administrasinya lelet. Tapi, keputusannya sudah selesai," katanya saat media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (15/5/2026).
Penjelasan tersebut merujuk pada rampungnya diskusi antara Kemenkeu dan Danantara. Purbaya menegaskan pihaknya sangat berhati-hati dalam menyusun landasan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di masa depan.
"Kita sama Danantara sudah clear. Cuma, dijaga jangan sampai nanti ada proses hukum yang terlewat sehingga kita repot," lanjutnya.
Pihak Danantara saat ini dilaporkan telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti berkas-berkas yang diperlukan. Purbaya optimis proses ini akan segera tuntas meski sebelumnya terdapat kesan saling tunggu antarlembaga.
"Jadi, Danantara sudah meminta ke kita. Nanti kita balas. Biar bisa, secara administrasi bisa diproses dengan benar. Tapi keputusannya sudah selesai, tinggal dirapikan. Bukan salah saya kan. Danantara kan juga lambat kan. Tapi enggak, akan cepat," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, memberikan informasi tambahan mengenai kesiapan pemerintah. Ia menyatakan bahwa tim lintas kementerian sedang melakukan penyempurnaan akhir terhadap solusi pembayaran utang tersebut.
"Solusinya sudah ada dan itu akan dilengkapi oleh tim untuk bicara dengan pihak China-nya. Kemarin kita juga sudah sounding. InsyaAllah ini bisa selesai," ujar Rosan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Penyusunan skema ini melibatkan kerja sama antara Kementerian Investasi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, serta Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, pemerintah masih merahasiakan rincian skema, termasuk perihal penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
