DI TENGAH kecemasan pasar terhadap pelemahan rupiah, Presiden Prabowo Subianto justru memilih jalan retorika yang tidak lazim.
Ia tidak bicara dengan bahasa teknokrat Bank Sentral. Tidak ada istilah capital outflow, tekanan eksternal, atau volatilitas global.
Yang keluar dari mulutnya justru kalimat sederhana: “Orang desa tidak pakai dolar.”
Kalimat itu segera mengundang reaksi. Sebagian menganggapnya menenangkan. Sebagian lain menyebutnya terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi.
Namun jika dicermati lebih dalam, ucapan itu sebenarnya bukan sekadar komentar spontan mengenai nilai tukar.
Di baliknya, tersimpan cara pandang politik yang jauh lebih besar: tentang bagaimana sebuah negara seharusnya memahami kekuatan dirinya sendiri.
Prabowo tampaknya sedang berusaha menggeser pusat gravitasi percakapan ekonomi nasional.
Selama ini, kesehatan negara hampir selalu diukur dari angka-angka pasar: kurs rupiah, indeks saham, sentimen investor, dan laporan lembaga pemeringkat internasional.
Dalam logika semacam itu, kepanikan pasar bisa dengan cepat berubah menjadi kepanikan nasional.
Namun Prabowo memilih sudut yang lain. Ia membawa perhatian publik ke desa, sawah, pupuk, pangan, dan energi.
Seolah hendak mengatakan bahwa fondasi sebuah bangsa bukan pertama-tama terletak pada layar bursa saham, melainkan pada kemampuan rakyatnya untuk tetap hidup, makan, dan bekerja.
Cara pandang seperti ini memiliki akar panjang dalam filsafat politik klasik.
Dalam Politics, Aristoteles menyebut tujuan negara bukanlah sekadar mengumpulkan kekayaan, melainkan menjamin kehidupan yang baik bagi warga.
Ekonomi, dalam pengertian itu, harus tunduk pada kebutuhan manusia, bukan sebaliknya.
Nada serupa terasa dalam pidato-pidato Prabowo. Ketika menekankan bahwa Indonesia aman karena memiliki pangan dan energi, Prabowo sedang membangun definisi tentang kedaulatan yang sangat material: bangsa dianggap kuat bila mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya sendiri.
Pandangan ini mengingatkan pada gagasan berdikari Soekarno.
Dalam banyak pidatonya, Soekarno berkali-kali memperingatkan bahaya ketergantungan ekonomi terhadap kekuatan global.
Baginya, bangsa pascakolonial akan tetap lemah bila pangannya bergantung impor dan industrinya dikendalikan modal asing.
Prabowo tampaknya menghidupkan kembali semangat itu dalam bentuk baru.
Bukan lagi dalam retorika revolusioner era Perang Dingin, melainkan dalam bahasa ketahanan pangan, hilirisasi, swasembada, dan energi nasional.
Nasionalisme ekonomi menjadi instrumen untuk membangun daya tahan negara di tengah ketidakpastian global.
Di sinilah pidato tentang rupiah berubah menjadi sesuatu yang lebih ideologis.
Ia bukan sekadar respons terhadap fluktuasi mata uang, melainkan kritik terselubung terhadap neoliberalisme.
Pemikir seperti Karl Polanyi dalam The Great Transformation pernah mengingatkan bahwa pasar bebas cenderung melepaskan ekonomi dari kehidupan sosial.
Ketika pasar menjadi pusat segala-galanya, manusia perlahan berubah menjadi sekadar angka statistik.
Akibatnya, masyarakat akan selalu mencari cara untuk melindungi dirinya dari gejolak pasar.
Dalam konteks itu, narasi Prabowo dapat dibaca sebagai bentuk “gerakan perlindungan”.
Negara harus hadir sebagai tameng rakyat ketika ekonomi global bergerak terlalu liar. Karena itu, ia tidak ingin Indonesia terlihat panik hanya karena rupiah melemah.
Namun di sisi lain, ada dimensi populisme yang kuat dalam cara Prabowo berbicara. Ia tidak memakai bahasa elite ekonomi.
Ia memilih simbol-simbol yang dekat dengan rakyat: desa, petani, pupuk, dan pangan.
Dalam teori Ernesto Laclau melalui On Populist Reason, populisme bekerja dengan membangun identitas “rakyat” sebagai kekuatan moral yang berhadapan dengan sistem abstrak atau elite tertentu.
Prabowo tampaknya memahami betul mekanisme itu.
Ketika ia berkata bahwa orang desa tidak memakai dolar, ia sedang membangun oposisi simbolik antara rakyat nyata dan kepanikan elite finansial.
Bahasa sederhana menjadi alat untuk menciptakan kedekatan emosional sekaligus rasa percaya diri kolektif.
Tetapi justru di titik itu pula kritik muncul.
Sebab ekonomi modern tidak bekerja secara sederhana. Memang benar banyak rakyat desa tidak memegang dolar secara langsung. Namun harga pupuk, BBM, bahan baku industri, hingga cicilan utang negara tetap dipengaruhi kurs dolar. Pelemahan rupiah pada akhirnya bisa merembes ke harga kebutuhan sehari-hari.
Di sinilah paradoks besar politik Prabowo terlihat. Ia ingin membangun nasionalisme ekonomi di tengah dunia yang semakin saling tergantung.
Ia ingin Indonesia percaya pada kekuatan domestiknya sendiri, tetapi pada saat yang sama negara tetap terikat pada mekanisme kapitalisme global.
Sosiolog Anthony Giddens menyebut globalisasi sebagai situasi ketika tidak ada negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri.
Semua saling terhubung oleh pasar, teknologi, dan arus modal.
Karena itu, ketahanan nasional tidak cukup hanya dibangun melalui retorika kemandirian, melainkan juga lewat kemampuan mengelola keterhubungan global.
Meski demikian, secara politik pidato Prabowo bekerja cukup efektif. Ia tidak menawarkan teori ekonomi yang rumit.
Ia menawarkan rasa aman. Dalam dunia yang penuh kecemasan, rasa aman sering kali lebih kuat pengaruhnya dibanding data statistik.
Di titik ini, pidato Prabowo memperlihatkan watak negara yang sangat Hobbesian.
Dalam Leviathan, negara hadir untuk mencegah ketakutan kolektif.
Tugas utama penguasa adalah menjaga keteraturan dan mengendalikan kepanikan publik.
Dalam konteks modern, kepanikan ekonomi bisa sama berbahayanya dengan konflik politik.
Karena itu, ketika Prabowo meremehkan kepanikan terhadap rupiah, ia sebenarnya sedang memainkan peran klasik seorang kepala negara: menjaga mental bangsa agar tidak runtuh oleh ketidakpastian.
Persoalannya, sejarah menunjukkan bahwa narasi nasionalisme ekonomi hanya akan bertahan bila ditopang hasil nyata.
Ketahanan pangan harus benar-benar terwujud. Produksi nasional harus meningkat. Harga kebutuhan pokok harus terkendali. Jika tidak, retorika tentang kemandirian mudah berubah menjadi romantisme politik belaka.
Dan di situlah ujian terbesar pemerintahan Prabowo akan berlangsung.
Apakah nasionalisme ekonomi yang ia bangun mampu menjadi kebijakan konkret, atau berhenti sebagai bahasa politik yang memikat telinga, tetapi gagal menjawab kenyataan hidup sehari-hari rakyat.
